"Upaya ini sebenarnya pelibatan pesantren sebagai untuk memberikan ruang baru terutama di daerah-daerah perbatasan dan daerah tertinggal," kata Menteri Pembagunan Daerah Tertinggal, Helmy Faisal Zaini, di Kediri, Jawa Timur, Sabtu.
Helmy yang ditemui dalam kegiatan musyawarah nasional himpunan alumni santri Lirboyo (Himasal), memperingati 100 tahun atau satu abad berdirinya pondok pesantren yang berada di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, mengungkapkan beberapa lokasi di daerah tertinggal banyak masalah.
Beberapa masalah tersebut antara lain infrastruktur, minimnya sumber daya manusia, serta minimnya masalah spiritual. Selain itu, di beberapa daerah tertinggal juga marah intervensi dari beberapa "stakholder" yang dampaknya bisa buruk untuk perkembangan negeri ini. Untuk itu, pihaknya mempunyai rencana untuk mengirimkan para santri menjadi tenaga pendidik di daerah tertinggal.
"Daerah perbatasan banyak intervensi dari berbagai `stakeholder`, yang bahkan beberapa di antaranya rela meninggalkan kewarganegaraan. Untuk itu, upaya peningkatan tentang pemberdayaan di daerah tertinggal penting dilakukan," katanya.
Untuk menunjang rencana tersebut, Kementerian Daerah Tertinggal, selain mempersiapkan tenaga para santri yang akan diterjunkan di seluruh wilayah Indonesia, juga membekali mereka dengan berbagai keterampilan.
"Mereka akan diberi keahlian berupa program-program yang berkaitan dengan ekonomi, seperti pembibitan, peternakan, dan lainnya," katanya menegaskan.
Selain itu, pemerintah sendiri juga akan membangun pondok-pondok pesantren terutama di daerah perbatasan. Upaya itu dilakukan, untuk mempermudah media dakwah kepada masyarakat, sebagai realisasi pengabdian akan ilmu agama.
Pihaknya menyebut, hingga saat ini masih terdapat 183 kabupaten/kota masuk daerah tertinggal. Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya masuk di Pulau Jawa, sementara sisanya sekitar 70 persen berada di Indonesia bagian timur.
Beberapa indikator yang digunakan tentang daerah tertinggal itu, kata dia, antara lain angka kemiskinan di atas angka kemiskinan nasonal, kedua minimnya sumber daya manusia (SDM) yang dilihat dari angka melek huruf maupun angka kesempatan hidup, celah fiskal, hingga sumber daya alam (SDA).
Dalam kegiatan tersebut, turut ditandatangani "memorandum of understanding" (MoU) antara PP Lirboyo dengan Kementerian Daerah Tertinggal. MoU tersebut berisi antara lain komitmen dari pihak pemerintah yang akan membantu pendirian pusat-pusat pendidikan serta pengiriman tenaga pendidik di daerah tertinggal.
Pengasuh PP Lirboyo, Kediri, KH Idris Marzuki mengaku cukup gembira mendengar kabar tersebut. Adanya kebijakan para santri akan dikirim sebagai pendidik, mewujudkan tujuan pendidikan di pondok selama ini bisa bermanfaat.
"Harapan kami, para santri tersebut dapat membantu memberi pencerahan kepada umat. Bukan hanya masalah pendidikan, melainkan spiritual," kata Mbah Idris (sebutan akrab KH Idris Marzuki).
(T.ANT-073/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
