Priyo: Posisi Saya Lebih Tinggi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan, tidak menginginkan jabatan menteri karena posisinya saat ini sudah lebih tinggi dibanding menteri.

"Saya merasa posisi saya sebagai pimpinan DPR sudah cukup tinggi dan secara protokoler, posisi pimpinan DPR di atas menteri. Saya tidak perlu `neko-neko` (macam-macam) menginginkan posisi menteri," kata Priyo Budi Santoso di Gedung DPR/MPR/DPD Senayan Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan hal itu terkait adanya informasi bahwa dirinya mengincar posisi menteri setelah menyampaikan pendapat mengenai perlunya dilakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Pernyataan mengenai perombakan kabinet itu disampaikan kepada pers terkait adanya laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja kabinet. UKP$4 mengumumkan bahwa sejumlah menteri mendapat rapor merah.

Priyo menambahkan, posisi sekarang yang diamanatkan DPP Partai Golkar membuat dirinya lebih leluasa dan lebih nyaman dibanding menjadi menteri.

"Saya lebih nyaman menjalankan tugas yang diberikan partai dan paripurna DPR. Saya juga lebih leluasa menyampaikan pandangan dibanding saya masuk kabinet. Saya sudah nyaman sekarang, kecuali ada posisi perdana menteri. Saya akan pertimbangkan," katanya.

Bahkan, salah satu Ketua DPP Partai Golkar itu, menceritakan kekagetan anaknya ketika mengetahui dirinya diberitakan menjadi menteri.

"Anak saya baca berita, lalu bertanya, `kok bapak jadi menteri sih`," kata Priyo

Terkait dengan reshuffle kabinet, Priyo meminta agar polemik tersebut tidak diteruskan dan tidak diperpanjang lagi.

"Reshuffle tidak perlu dipolemikkan lagi karena itu hak penuh Presiden," kata Priyo.

Ia juga membantah kalau apa yang disampaikannya ditujukan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia juga membantah telah mendesak Presiden Yudhoyono untuk segera melakukan reshuffle.

"Mengenai reshuffle itu, saya menjawab teman-teman wartawan. Saya waktu itu belum tahu menteri-menteri yang dapat rapor, jadi tidak benar kalau saya menujukan itu ke PKS dan PAN," katanya.

Kalaupun Presiden melakukan reshuffle, maka tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu ditangisi lagi.

"Sampai saat ini, saya tidak melihat dari bahasa tubuh Presiden SBY untuk melakukan reshuffle dalam waktu dekat tapi tidak tahu bulan Oktober atau November nanti," kata politisi Golkar itu.

(ANT-134/S023/S026)