DPR harapkan pertemuan KTT pulihkan demokrasi di Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berharap pertemuan para kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dapat kembali memulihkan demokrasi di Myanmar serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan menciptakan perdamaian.

"Ini forum yang sangat strategis. Saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar yang sudah di luar batas," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selama krisis di negara itu terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat dengan korban lebih dari 700 jiwa. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan di Myanmar yang merupakan anggota ASEAN.

"ASEAN bertanggung jawab untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan demokrasi," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.

Kondisi krisis di Myanmar semakin parah dengan adanya konflik kelompok etnis. Jika situasi itu tidak segera ditangani maka bisa terjadi perang saudara. Hal tersebut juga rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan ASEAN menjadi tidak kondusif dan tidak stabil.

Lebih lanjut, Sukamta meminta KTT ASEAN perlu memberi tenggat waktu yang ketat kepada rezim kudeta yang untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan.

"Kabarnya pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir. KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil," ujar dia.

Kemudian, KTT juga perlu membentuk tim panel guna melakukan pemantauan pelaksanaan keputusan tersebut.

"Semoga perhelatan ini bisa berjalan lancar dan sukses dan mampu menghadirkan solusi bagi Myanmar." Kata Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS tersebut.