Barnabas Suebu Gagas Program Respek

Biak (ANTARA News) - Mensejahterakan masyarakat di kampung dan memerangi keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan melalui program rencana strategis pembangunan kampung (Respek) menjadi gagasan utama Gubernur Papua, Barnabas Suebu.

Bahkan, ia menargetkan, dalam tiga tahun program Respek digulirkan di 3.000 kampung. Alokasi dukungan anggaran Rp100 juta per kampung yang disiapkan pemerintah, dan hingga kini dimanfaatkan masyarakat untuk membuat program sesuai kebutuhan sendiri, mengerjakan, mengawasi, serta mempertanggungjawabkan keuangan secara prosedural.

Ia mengakui, dampak pelaksanaan program Respek di berbagai kampung mulai dirasakan masyarakat langsung, diantaranya membuat perumahan sehat, kesadaran menjaga lingkungan bersih tumbuh di tengah masyarakat.

Melalui dukungan dana Respek, menurut mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Papua periode 1983-1988 itu, adanya peningkatan pengetahuan masyarakat kampung tentang pemenuhan gizi balita, membantu ketersediaan air bersih, listrik, jalan, kegiatan simpan pinjam oleh perempuan, membantu biaya pengadaan pakaian sekolah dan beasiswa bagi anak-anak.

"Tiga tahun Respek bergulir di kampung-kampung mencapai Rp1 Triliun, di mana dana ini langsung dinikmati rakyat sendiri, ya jika muncul anggapan pihak tertentu anggaran otonomi khusus Papua gagal memberikan kesejahteraan masyarakat saya tidak sependapat," ungkap alumnus kursus reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) angkatan XVII tahun 1984 itu.

Dia berharap, siapa pun gubernur Papua mendatang maupun bupati atau wali kota di kabupaten/kota Provinsi Papua harus melanjutkan program Respek karena melalui penyediaan dana Rp100 juta per kampung, masyarakat secara demokrasi menentukan sendiri usulan kegiatan program sesuai kebutuhan sendiri.

"Saya optismistis melalui program Respek, maka rakyat Papua bisa sejahtera,mengejar ketertinggalan serta menghilangkan kebodohan dan kemiskinan," ujar mantan Dubes RI untuk Meksiko, Honduras dan Panama pada 1999-2002 tersebut.

Kepada masyarakat pelaku program Respek, tokoh adat, tokoh agama dan kepala kampung, menurut alumnus fakultas hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) angkatan tahun 1988 itu, untuk turut serta mengawasi dan mengawal setiap tahapan kegiatan pembangunan di berbagai kampung yang dibiayai lewat anggaran Respek.

"Rakyat di kampung-kampung tidak mungkin bisa sejahtera jika program pembangunan tak menyentuh kebutuhan warga, karena itu satukan tekad dan tujuan membangun Papua baru melalui program Respek," demikian Barnabas Suebu, yang mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua periode 1974-1975.
(T-M039/P003)