"Sampai Juni, anggaran surplus 45-50 triliun, karena penerimaan memang lebih baik dari yang kita perkirakan dan pengeluaran lebih pelan, namun posisi dana pemerintah ada diatas Rp150 triliun," kata Agus saat ditemui seusai sidang paripurna di Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan, surplus anggaran terjadi karena penerimaan negara melalui pajak hingga Juni 2010 lebih baik dua persen dan pengeluaran belanja pemerintah lebih lambat sekitar dua atau tiga persen dibandingkan tahun lalu.
"Dibandingkan tahun lalu, kita defisit Rp5 triliun, namun sekarang surplus karena penerimaan lebih tinggi dan ternyata harga ICP lebih baik dibandingkan tahun lalu dan lifting minyak lebih bagus, begitu pula dengan penerimaan bea dan cukai, " ujarnya.
Namun, Menkeu mengakui penyerapan anggaran belanja pemerintah hingga semester I masih mencapai 35 persen, masih rendah dibandingkan tahun lalu yang telah mencapai 37 persen.
"Terkait dengan realisasi anggaran sampai Juni dan prognosisnya sampai akhir tahun, selama ini kita memang melihat anggaran pemerintah realisasi tidak sampai 100 persen," ujarnya.
Menurut Menkeu, pemerintah berusaha untuk memperbaiki agar penyerapan anggaran dapat dipercepat dan menerapkan reward and punishment bagi Kementerian Lembaga yang tidak bisa merealisasikan anggarannya, karena nanti ada disinsentif.
Ia menambahkan, saat ini, yang lebih penting, bukan mengutamakan punishment, tetapi bagaimana Kementerian Lembaga dalam posisi untuk merealisasikan anggarannya sehingga tidak ada anggaran sisa.
"Tapi kembali lagi, saya rasa masih akan ada anggaran yang tidak terserap 100 persen," ujarnya.
Untuk itu, karena penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan yang membaik, pemerintah belum berencana untuk menerbitkan samurai bond maupun sukuk global, karena lebih baik apabila anggaran didorong melalui penerimaan dalam negeri.
"Kita akan menerbitkan samurai bond atau sukuk (karena) masuk rencana kerja pemerintah, (namun) kita akan melakukan realisasi disaat yang tepat, jadi sekarang ini belum kita lakukan," ujarnya.
Menkeu menegaskan kebijakan pengelolaan utang untuk mendukung penerimaan negara, harus dilakukan dengan kondisi ringan dengan bunga murah serta diutamakan melakukan utang dalam negeri dan secara berkala menurunkan utang luar negeri.
"Sekarang kalau dana kita berlebih, kita mungkin belum perlu menerbitkan (sukuk global, samurai bond) walaupun dalam rencana kerja kita ada," ujarnya.
(ANT/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
