"Kalau mudik antarkabupaten nanti jadi tugas kita berkoordinasi dengan kabupaten, karena kan wilayah di Sultra ini memang yang paling berat kasus COVID-19 itu di Kendari. Nah, koordinasi perlu kami lakukan sebelum Lebaran," kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Jumat.
Meskipun mudik antarkabupaten diizinkan, ia berharap masyarakat tidak melupakan larangan mudik yang akan diberlakukan sejak 6-17 Mei 2021.
"Ini bakal menjadi salah satu poin koordinasi kami dengan pemerintah kabupaten setempat. Karena pemerintah pusat sudah mengumumkan bahwa seluruh moda transportasi sejak tanggal 6-17 Mei itu tidak akan dioperasikan," ujar dia.
Baca juga: DPRD Gorut minta penutupan akses lintas Sulawesi disertai sosialisasi
Ia menilai dengan tidak beroperasinya moda transportasi, baik darat, udara, maupun laut akan membantu pemerintah daerah karena mobilitas orang juga akan terbatas sehingga tidak berpotensi terjadi penyebaran COVID-19.
Ia meminta seluruh masyarakat Sultra, khususnya di kota itu, menghormati apa pun yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai upaya menekan dan memutus penyebaran virus corona jenis baru tersebut.
"Tidak mungkin pemerintah mau mengambil risiko yang membuat masyarakatnya tidak aman. Percayalah, langkah yang kita lakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19," kata dia.
Berdasarkan data, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara mencatat pasien terkonfimasi positif COVID-19 hingga 23 April 2021 sebanyak 10.382 orang, sebanyak 9.814 dinyatakan sembuh dan 209 orang meninggal.
Baca juga: DPR kecam kepala daerah tak dukung kebijakan larangan mudik
Baca juga: Transportasi Indonesia dukung pengetatan mudik Lebaran 2021
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021
