Pemprov Jatim luncurkan 55 posko pengaduan THR

Sidoarjo (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan 55 posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) yang tersebar di 38 kabupaten kota, 16 balai latihan kerja (BLK) dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Parawansa saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jumat malam mengatakan posko tersebut sebagai jawaban dan respons terhadap buruh, pekerja atau karyawan yang kesulitan terkait dengan pencairan THR.

"Peluncurannya pada Senin pekan depan," katanya di sela silahturahim dengan serikat pekerja Jawa Timur di salah satu kafe di Sidoarjo.

Baca juga: Menkeu: THR sebesar Rp30,6 triliun akan dibagikan H-10 Lebaran

Ia mengemukakan, pihaknya juga meminta supaya pemberian THR dari pemberi kerja pada H minus 10 atau maksimal pada H minus 7 Lebaran.

"Hal ini dilakukan supaya industri berjalan dengan baik dan juga kesejahteraan pekerja juga baik pula," ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi intensif dengan Fauzi selaku Ketua SPSI Jawa Timur menjelang pelaksanaan hari buruh atau yang dikenal dengan May Day.

"Hal ini sebagai bentuk silahturahmi dan saling memahami tentang suasana dan kondisi yang ada seperti sekarang ini," katanya.

Sementara itu, Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan salah satu yang menjadi tuntutan buruh adalah menolak adanya undang-undang cipta kerja dan juga turunannya.

"Saat ini rekan-rekan kami di DPP sedang bersidang di MK. Idealnya harus menunggu hasil keputusan dari MK terkait dengan undang-undang tersebut," ujar dia.

Disinggung terkait dengan aksi turun ke jalan dirinya mengatakan kalau akan membahas lebih lanjut, mengingat saat ini ada beberapa masukan seperti kesiapan sekolah, dan juga pandemi COVID-19.

"Jangan sampai aksi kami akan merugikan berbagai pihak. Apakah nanti kami akan turun ke jalan, kami putuskan pada hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan hari buruh," ujarnya.

Baca juga: KSP: Pemberian THR pacu pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Yogyakarta buka posko pengaduan THR hingga 12 Mei
Baca juga: Pengamat: Pemda harus aktif dorong perusahaan bayar THR
Baca juga: DPRD minta Gubernur Kepri buka posko pengaduan THR