KKP salurkan permodalan Rp290 juta untuk nelayan Belitung

Bantuan permodalan ini untuk mendukung nelayan tetap bisa eksis di masa pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan bantuan pinjaman modal dengan total pinjaman Rp290 juta kepada sebanyak empat nelayan Suak Gual, Belitung.

"Bantuan permodalan ini untuk mendukung nelayan tetap bisa eksis di masa pandemi COVID-19," kata Direktur BLU LPMUKP, Syarif Syahrial di Jakarta, Jumat.

Menurut dia penyerahan pinjaman modal ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan akhir Maret 2021.

Penyaluran bantuan pinjaman modal itu, ujar dia, sesuai dengan kebijakan Menteri Trenggono dalam mendukung peningkatan produktvitas nelayan dalam menangkap ikan. Selain itu, pinjaman modal ini merupakan salah satu aksi KKP dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Pinjaman ini juga untuk mendukung program PEN di masa pandemi," ujar Syarif.

Ia mengemukakan, pinjaman modal berbunga ringan ini menjadi salah satu bentuk kehadiran KKP di tengah masyarakat sesuai arahan Menteri Trenggono bahwa KKP harus bisa memberikan solusi dan pendampingan bagi masyarakat.

Syarif menambahkan dana bantuan pinjaman modal yang diberikan pemerintah semakin besar setiap tahunnya. Pada tahun 2020, BLU LPMUKP telah menyalurkan dana sebesar Rp192,7 miliar untuk 4.108 pemanfaat.

Sedangkan, pada tahun 2021 sampai bulan Maret ini, dana sebesar Rp97,1 miliar telah disalurkan kepada 1.877 pemanfaat.

KKP membantu masyarakat kelautan dan perikanan agar mudah mendapatkan akses permodalan. Bantuan pinjaman modal diberikan kepada pelaku usaha perikanan pemegang kartu usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) baik perorangan maupun kelompok yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan yang mudah.

Sementara itu, Amir, sebagai satu nelayan penerima dana pinjaman modal dari BLU LPMUKP menyatakan bantuan itu akan dipakai untuk modal melaut.

Amir mengungkapkan, alasannya untuk memilih melakukan pinjaman di LPMUKP karena bunga yang diterapkan tergolong kecil, hanya tiga persen.

Di samping itu, masih menurut dia, akses dan prosedur pengajuan pinjaman mudah. "Kami ajukan proposalnya, disetujui hingga akhirnya bisa sampai proses akad kredit ini, terima kasih LPMUKP," jelasnya.

Sebelumnya, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di berbagai daerah perlu memperbesar peran nelayan agar dapat selaras dengan komitmen global dalam Sustainable Ocean Economy (SOE) atau ekonomi laut berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, sebanyak pemimpin dunia dari beragam negara termasuk Indonesia terlibat dalam tercetusnya deklarasi Sustainable Ocean Economy (SOE) yang merupakan kesadaran baru dan langkah maju untuk semakin bijak mengelola laut.

"Peluang alternatif pendanaan sebesar 90 triliun dolar AS dalam SOE perlu dimanfaatkan Indonesia untuk melanjutkan pembangunan kelautan nasional agar dapat memperbaiki tata kelola, melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," kata Zulficar.