Menteri PPPA: Perlu sinergi banyak pihak capai kesetaraan gender

Laki-laki tentunya berperan penting dalam mewujudkan perubahan, baik di keluarga, komunitas, demikian juga lingkungannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus kekerasan terhadap perempuan diperlukan upaya sinergi banyak pihak mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat.

"Perlu dilakukan upaya komprehensif sinergitas multipihak yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan," kata dia saat membuka bincang wicara secara daring bertajuk "Ketika Laki-laki Bicara Kesetaraan Gender" yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Selain itu, dukungan serta komitmen laki-laki juga penting dalam mewujudkan upaya kesetaraan gender.

"Laki-laki tentunya berperan penting dalam mewujudkan perubahan, baik di keluarga, komunitas, demikian juga lingkungannya," kata Menteri Bintang.

Menurut dia, perempuan saat ini masih dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kerentanan perempuan ini bukan karena dirinya lemah, namun karena konstruksi sosial patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki.

Kondisi bias gender ini membawa perempuan pada berbagai permasalahan seperti stigmatisasi, stereotip, bahkan marjinalisasi.

"Dalam kondisi sosial tersebut, maka perempuan pun sering kali dinomorduakan dalam mendapatkan akses, demikian juga dalam partisipasi di ranah publik dan keikutsertaan menentukan arah pembangunan bahkan menerima manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri," tuturnya.

Bintang menegaskan Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender yang peraturannya telah diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang memuat strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah.