Kominfo bangun 17 menara BTS di Natuna

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja meletakkan batu pertama untuk pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di 17 desa dan kabupaten di Natuna, Kepulauan Riau.

"Di Kabupaten Natuna sendiri akan dibangun 17 Base Transceiver Station untuk 17 desa, yang didukung nanti dengan kehadiran sinyal cepat 4G," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kamis (22/4) lalu, dikutip dari siaran pers, Jumat.

Kominfo akan membangun 16 menara BTS di 12 desa di Kabupaten Kepulauan, 5 BTS di desa yang berada di Kabupaten Bintan dan di Kabupaten Karimun dibangun menjadi 1 BTS untuk satu desa.

Johnny menilai pembangunan menara BTS tersebut belum cukup karena masih banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blankspot).

"Wilayah-wilayah blankspot yang menjadi identifikasi ini dilakukan melalui proses digitalisasi dari instrumen peralatan yang ada di Jakarta, di Kominfo dan operator seluler," kata Johnny.

Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi akan membangun 4.200 menara BTS di seluruh wilayah 3T di Indonesia, yang akan dibangun dalam lima paket.

"Hari ini paket 1 dan paket 2 di bawah konsorsium fiberhome bersama rekan-rekan anggota konsorsium," kata Johnny.

Kominfo berkomitmen untuk terus memverifikasi lapangan dan melakukan tinjauan desain, termasuk untuk rancangan akhis, untuk menentukan titik-titik lokasi dan pilihan teknologi yang tepat dalam membangun infrastruktur telekomunikasi.

Selain Kabupaten Natuna, Kominfo juga melawat ke Kota Batam untuk melihat potensi pembangunan pusat data nasional di Kepulauan Riau.

"Kita berencana membangun beberapa pusat data pemerintah dalam rangka menghasilkan Satu Data Indonesia," kata Johnny.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan pusat data nasional itu merupakan upaya untuk menghasilkan Satu Data Indonesia. Hal itu bisa terwujud melalui proses interoperabilitas data dan data cleansing serta data cleaning dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan.