Bugiakso Akan Jadi Bakal Capres dari PK

Jakarta (ANTARA News) - Bugiakso, ketua umum Jenderal Soedirman Center (JSC) akan diusung sebagai bakal calon presiden (Capres) dari Partai Kedaulatan (PK), kata Ketua Umum PK H Ibrahim Basrah,

"Bugiakso dinilai pantas sebagai calon pemimpin nasional, karena ia merupakan figur baru. memiliki catatan prilaku bersih dan jujur," katanya menjawab pers di Jakarta, Rabu.

Ibrahim yang didampingi Pengurus PK Denny M Cilah dan Eric, mengatakan, berdasarkan hasil rapat musyawarah rakyat berdaulat di Pontianak, 11 Desember 2008, mengusulkan Bugiakso yang juga cucu Jenderal Soedirman itu sebagai calon pemimpin nasional.

Selain itu, kepantasan Bugiakso sebagi bakal capres karena ia memiliki komitmen perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, menanggulangi kemiskinan, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan hal tersebut sesuai dengan visi dan misi PK.

Kendatian demikian, katanya, hampir seluruh DPD PK mendukung Bugiakso sebagai bakal capres yang akan ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) PK pada Februari 2009.

Ibrahim menjelaskan, PK mengusulkan kebijakan perubahan bagi calon pemimpin nasional atau capres, antara lain pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang harus sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yakni untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat.

Kebijakan yang berkenaan dengan penegakan hukum, perubahan yang menyangkut kehidupan politik sertabperubahan kebijakan dalam manajemen perekonomian negara.

Selain itu, kebijakan terhadap pengelolaan utang luar negeri, agar tidak menjadi beban generasi berikutnya, serta perubahan agar Indonesia mampu menciptakan tata ekonomi dunia baru yang adil dan saling menguntungkan serta proaktif menciptakan perdamaian dunia.

Ibrahim menegaskan, untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang saat ini sekitar 41,7 juta jiwa, maka pemimpim nasional harus mampu mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat.

"Langkah selanjutnya pemimpin nasional menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perokomian rakyat dengan ditopang pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diperkuat terwujudnya kepastian hukum," katanya. (*)