"Reformasi birokrasi yang kita lakukan hanyalah sebagian dari agenda reformasi sejak bergulir tahun 1998 yakni reformasi bidang politik dan konstitusi yang fokusnya adalah demokratisasi," kata Wakil Presiden Boediono saat membuka Kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu malam.
Menurut Boediono, pelaksanaan reformasi Hukum dan kelembagaan memiliki fokus dalam upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi. Sedangkan reformasi birokrasi, sambung dia dilakukan untuk menjadikan pelayanan publik bisa lebih efisiensi sehingga pelayanannya bisa lebih dipercepat lagi.
"Hasil atau outcome reformasi birokrasi adalah hal yang sangat penting dan harus bisa dilihat ukurannya secara konkrit, misalnya bisa menekan atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi," tegas dia.
Demikian pula upaya perbaikan pelayanan publik bisa juga dibantu lewat hasil survei masyarakat untuk perbaikan kebijakan publik. Perbaikan itu dilakukan guna mendukung institusi pemerintah daerah, agar bisa melakukan efisiensi dan pengurangan biaya atau bisa menghemat belanja atau pembiayaan.
Boediono menyebutkan dalam melaksanakan program reformasi birokrasi tersebut, yang menjadi Kata kuncinya adalah mengenali karakteristik dasar program reformasi birokrasi yakni bertumpu pada empat hal penting.
"Pertama pelaksanaannya dilakukan dengan desentralisasi, kedua adanya kesepakatan yang menjadi titik tolak dan upaya percepatan masing masing instansi,"ujar dia. Sedangkan karakteristik dasar ketiga adalah pentingnya upaya koordinasi antar instansi atau lembaga yang ada.
"Hal terpenting dari reformasi birokarasi adalah bagaimana outputnya yang dihasilkan bisa membawa perubahan yang jelas bagi tata penyelenggaraan pelayanan publik," sambungnya.
Pendekatan desentralisasi menjadi titik tolak agenda reformasi pada masing-masing instansi lembaga baik pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya.
Pemerintah, ujar Wapres Boediono akan mendukung agenda reformasi birokrasi yang dilaksanakan semua lembaba atau instansi. Dukungan itu diberikan berupa tenaga sumber daya manusia hingga pembiayaan.
Terkait hal itu, maka pemerintah telah membentuk komite nasional yang akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi implememtasi reformasi birokrasi di pemerintahan. Tim yang dipimpin Boediono tersebut melibatkan kementrian yang memiliki relevansi dibawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (*)
(ANT/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
