Jatim siapkan skema sambut 14 ribu pekerja migran Indonesia

Mereka, pekerja migran Indonesia pulang karena kontraknya habis di tempat kerjanya, bukan dalam rangka mudik

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema menyambut kedatangan sekitar 14 ribu orang pekerja migran Indonesia (PMI) dari sejumlah negara ke wilayah setempat.

"Mereka, pekerja migran Indonesia pulang karena kontraknya habis di tempat kerjanya, bukan dalam rangka mudik," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi bersama pejabat Forkopimda provinsi di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Kamis malam.

Rakor yang diikuti pejabat Forkopimda se-Jatim tersebut membahas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam persiapan menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah pada masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan data yang diterimanya dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jika tidak ada revisi data maka jumlah yang tiba sejak Ramadhan hingga usai Idul Fitri sekitar 14 ribu orang, sedangkan tahun lalu hanya 2.100 orang.

Gubernur Khofifah berharap bupati/wali kota menyiapkan skenario menyambut kedatangan para PMI, seperti proses karantina hingga tes COVID-19 saat baru tiba.

Ia menjelaskan, setibanya di Indonesia, para PMI harus dites, kemudian bagi yang bergejala atau hasilnya reaktif akan dilanjutkan ke tes usap PCR, kemudian menjalani proses penyembuhan di rumah sakit darurat lapangan atau rumah sakit rujukan.

Sedangkan, bagi PMI yang tidak ada gejala dan hasilnya nonreaktif maka dikembalikan ke daerah masing-masing, serta dilanjutkan proses karantina.

"Saya minta bupati/wali kota menerima mereka di pendopo sebagai bentuk penghormatan kepada PMI. Kepala daerah juga harus mengawal bahwa PMI benar-benar warganya, hingga dipastikan menjalani karantina," kata Khofifah.

Sementara itu, pada rakor juga dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim terkait.