Anggota DPR ingatkan pemerintah agar fokus kembangkan PLTS

(PLTS) ini dapat meningkatkan kontribusi listrik EBT, elektrifikasi menuju 100 persen dan reduksi BBM impor sekaligus. Jadi pemerintah jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan agar pemerintah fokus dalam meningkatkan investasi yang dapat mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) karena manfaatnya selain meningkatkan elektrifikasi juga mengurangi BBM impor.

"(PLTS) ini dapat meningkatkan kontribusi listrik EBT, elektrifikasi menuju 100 persen dan reduksi BBM impor sekaligus. Jadi pemerintah jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, PLTS sangat prospektif karena selain harganya kompetitif juga sangat fleksibel untuk dipasang di atap rumah-rumah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki harta karun sumber energi surya yang sangat besar, karena sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, di mana matahari bersinar sepanjang waktu.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi itu mencapai lebih dari 200 GW. Sementara sampai tahun 2020, pemanfataan listrik dari sumber energi ini baru mencapai 150 MW atau sebesar 0,07 persennya.

Selain itu, menurut Mulyanto, PLTS memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas lokasi pembangkit karena tidak seperti sumber energi lain yang sangat ajeg terkait lokasi pembangkitnya, panel listrik energi surya ini dapat bahkan dipasang di atas atap rumah atau kantor.

"Yang utama, karena perkembangan teknologi harga energi surya terus turun dan semakin kompetitif. Pada 2013 harga listrik tenaga surya sebesar 20 sen dolar (per kWh)," ungkapnya dan menambahkan, lima tahun terakhir harganya menurun sampai separonya menjadi 10 sen.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus mendukung penuh masyarakat yang proaktif berpartisipasi dalam program penggunaan listrik dari sumber EBT (energi baru dan terbarukan) ini, baik terkait perizinan maupun regulasi.

"Dalam jangka pendek mestinya pemerintah melonggarkan alur dan syarat perizinan agar pihak swasta tertarik menggunakan EBT. Jangan sampai izin berlarut-larut bahkan sampai lebih dari 6 bulan. Ini bisa membuat swasta maju-mundur," ujar Mulyanto.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipasang di atap bangunan menjadi kunci keberhasilan pertumbuhan energi hijau dalam target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025.

"Per Januari 2021 sudah ada 3.152 pelanggan dengan total kapasitas terpasang mencapai 22.632 Mega Watt peak (MWp)," kata Dadan.

Penambahan pembangkit PLTS atap yang masif, lanjut dia, mampu menekan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 3,2 juta karbondioksida ekuivalen.

Dalam mewujudkan target penambahan kapasitas terpasang hingga 2,14 GW pada 2030, Kementerian ESDM akan menyasar bangunan dan fasilitas BUMN sebesar 742 MW, industri dan bisnis 624,2 MW, rumah tangga 648,7 MW, pelanggan PLN dan kelompok sosial 68,8 MW, serta gedung pemerintah sebesar 42,9 MW.

"Kami sedang menyelaraskan regulasi melalui Peraturan Presiden mengenai tarif listrik EBT dan revisi Peraturan Menteri ESDM agar orang lebih tertarik investasi. Khusus PLTS atap, tahun ini kami menargetkan 70 MW dari realisasi tahun 2020 sebesar 13,4 MW," kata Dadan.