Belanda Bantu PKBI Kalteng Cegah Penularan AIDS

Palangkaraya (ANTARA News) - Belanda membantu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk melakukan kegiatan yang bisa mencegah penularan penyakit HIV/Aids di lokalisasi wilayah setempat.

Direktur PKBI Kalteng, Mirhan ketika dihubungi di Palangkaraya, Selasa membenarkan pihaknya memperoleh bantuan negeri sahabat itu untuk melakukan kegiatan pencegahan penyakit Hiv/Aids, tetapi bantuan negeri Belanda hanya soal pendanaannya.

Kegiatan pecegahan penularan HIV/Aids, di dua lokalisasi yang dinilai rawan penyebaran penyakit berbahaya itu.

Lokasi yang dipilih sebagai lokasi kegiatan PKBI itu adalah lokasi Pal 12 Bukit Sungkal Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Lokasi satunya lagi adalah lokalisasi Pal 19 Danau Indah, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, katanya.

Nama kegiatan yang dilakukan PKBI tersebut, adalah Hiv/Aids and STI For High Risk Group, Care, Treatment And Services Through Community Empowerment (Pencegahan IMS Hiv/Aids bagi kelompok berisiko tinggi melalui pelayanan berbasis komunitas).

Tujuan kegiatan itu, terbentuknya kelompok kerja komunitas lokal dengan pendekatan gender yang mampu melakukan fungsi advokasi dalam pencegahan IMS dan Hiv/Aids.

Dengan terlaksananya pelatihan advokasi bagi komunitas lokal untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengurangi stigma dan diskriminasi dalam Hiv/Aids.

Menurut Mirhan sebanyak 20 orang fasilitator yang mampu melaksanakan kerja advokasi itu melalui penguatan isu dan kapasitas dengan pendekatan Hak Azasi Manusia (HAM) dan gender ditingkat lokal.

Sebanyak tiga kegiatan untuk meningkatkan akses dan menyebarkan informasi tentang IMS Hiv/Aids.

Kemudian sebanyak 600 orang akan berpartisipasi dalam tiga kegiatan itu yang diharapkan menjadi tahu dan paham tentang isu IMS dan Hiv/Aids dalam upaya menghapuskan stigma dan diskriminasi.

Melalui kegiatan itu pula terlaksanakan kelompok kerja advokasi bagi stakeholder lokal, dan terciptanya kebijakan lokal untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, kata Mirhan.

Setidaknya terdapat 20 stakeholder yang terlibat dalam pembuatan kebijakan lokal untuk mengurangi penularan penyakit yang menakutkan itu.

Selain itu setidaknya 80 persn dari 660 kelompok dampingan (330 pekerja seks perempuan, 330 potensial klien tahu dan mengerti untuk melindungi diri mereka dari penyakit HIV/AIDS.
(ANT/A024)