Kehadiran Korsupgah KPK lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahanMamuju (ANTARA) - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu.
Kegiatan yang dihadiri Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi tersebut, digelar di Kantor Inspektorat Kabupaten Mamuju.
Salah seorang tim "Monitoring Center for Prevention/MCP" Wilayah IV Korsupgah KPK Harun Hidayat mengatakan, kehadiran KPK memiliki trisula fungsi, yakni melakukan pendidikan antikorupsi agar orang tidak mau melakukan korupsi, melakukan pencegahan agar orang tidak bisa korupsi serta melakukan penindakan agar orang jera berbuat korupsi.
"Kehadiran Korsupgah KPK lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan, termasuk dalam agenda tersebut dengan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap delapan area yang akan dilakukan intervensi, agar pemerintah daerah dapat memunculkan ide-ide atau terobosan serta dapat memperbaiki data base mereka untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah," ujar Harun Hidayat.
Dari delapan area aksi pencegahan korupsi terintegrasi, lanjutnya, kali ini tim Korsupgah KPK memfokuskan supervisi terhadap bidang aset dan pendapatan daerah (optimalisasi pajak).
Pemerintah daerah, menurut Harun Hidayat, harus lebih kreatif dalam upaya meningkatkan pendapatan.
Terlebih saat ini, Kabupaten Mamuju telah tertimpa dua bencana, sehingga menurut Harun Hidayat, jika semua masih dikerjakan biasa-biasa saja maka upaya peningkatan pendapatan akan sangat sulit dilakukan.
Sedangkan untuk persoalan aset daerah, ia meminta agar dilakukan dua langkah konkret, yakni pengamanan aset melalui pendataan dan sertifikasi serta pemanfaatannya dapat melalui kerja sama dengan pihak lain.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyampaikan terima kasih kepada tim Korsupgah KPK yang telah melakukan supervisi, evaluasi dan monitoring program pembangunan di daerah itu.
Bupati menyampaikan, berkat arahan dan bimbingan dari Korsupgah KPK terhadap delapan area intervensi program pemberantasan korupsi terintegrasi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi PAD, serta manajemen aset daerah, Pemkab Mamuju pada 2020 berhasil menorehkan pencapaian prestasi tertinggi di Sulbar, dengan total presentasi mencapai 72 persen dari delapan area intervensi tersebut.
Namun, akibat dua bencana yang telah terjadi, mulai dari bencana nonalam COVID-19 serta bencana gempa bumi, telah sangat mempengaruhi capaian tersebut, sehingga mengalami penurunan.
Bupati berharap, supervisi dari Korsupgah KPK tetap dapat dilakukan, sehingga dapat kembali memotivasi terhadap pencapaian Pemkab Mamuju.
"Kita tidak boleh patah arang, kita harus segera bangkit dan berlari kencang, sehingga capaian ini minimal dapat dipertahankan. Kami sangat berharap adanya bimbingan dari KPK untuk senantiasa memberikan arahan agar tercipta kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi, berdasarkan sektor yang rentan terhadap prilaku korupsi," ujar Sitti Sutinah Suhardi.
Baca juga: KPK Diminta Tangani Dugaan Korupsi Gernas Mamuju
Baca juga: KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Pemkab Mamuju
Pewarta: Amirullah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
