Rehabilitasi mangrove bentuk mitigasi untuk capai "net zero emission"

Harapannya di 2030 NDC kita tercapai. Sehingga nol emisi karbon juga tercapai. Dan sekarang kita dalam proses ke sana

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target net zero emission dengan mengupayakan beberapa cara termasuk merehabilitasi mangrove yang dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Net zero emission harus kita lakukan karena itu sudah menjadi komitmen pemerintah, tertuang dalam NDC (Nationally Determined Contribution) dan juga sudah meratifikasi Paris Agreement," kata Sekertaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana dalam "Earth Day Forum 2021: Regulasi Baru Pengelolaan Hutan Untuk Rakyat" yang diadakan Kata Data di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sudah banyak kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan pemerintah, dengan melakukan sinergitas untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan net zero emission, seperti mengeluarkan kebijakan yang sifatnya melakukan intervensi dan meregulasi agar angka deforestasi turun.

Selain itu, kata dia, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melakukan rehabilitasi mangrove di mana-mana.

Rehabilitasi dilakukan dengan melibatkan dan memberikan insentif pada masyarakat untuk menanam mangrove, bukan lagi melalui pihak ketiga.

Baca juga: BPPT kembangkan berbagai teknologi mitigasi perubahan iklim

Ia mengatakan menurunkan jumlah kebakaran hutan dan lahan secara drastis dibandingkan 2015, selain juga sudah tersedia Sistem Registri Nasional (SRN) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK untuk mendata upaya penurunan emisi GRK yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan.

Apik mengatakan ada pula Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial dengan kearifan lokalnya menjaga tegakan pohonnya dan sudah ada yang bisa menjual karbon, tentu dengan skema bukan voluntary, tapi sudah masuk dalam SRN.

"Harapannya di 2030 NDC kita tercapai. Sehingga nol emisi karbon juga tercapai. Dan sekarang kita dalam proses ke sana," ujar Apik.

Terkait dengan menjelang Hari Bumi yang jatuh pada Kamis (22/4), ia mengatakan KLHK ingin menggandeng semua pemangku kepentingan untuk mendukung program Perhutanan Sosial sehingga bermanfaat untuk masyarakat, khususnya mereka yang berada di hutan dan sekitar kawasan hutan.

Indonesia memiliki luas kawasan hutan terbesar ketiga di dunia mencapai 120 juta hektare (ha).

Tantangan terbesarnya, menurut Apik, bagaimana membuat strategi yang membuat hutan yang merupakan life support system dapat dikelola secara bijaksana sehingga kebutuhan hidup seluruh masyarakat terpenuhi sekaligus kelestariannya tetap terjaga.

Baca juga: KLHK siapkan tiga skenario mitigasi jangka panjang perubahan iklim
Baca juga: Pakar: Perlu mitigasi perubahan iklim untuk antisipasi kekeringan