Relokasi Tol Porong Terganjal Tanah Desa

Sidoarjo (ANTARA News) - Relokasi Tol Porong oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur, sekarang terganjal pembebasan tanah kas desa sebesar 11 persen dari total kebutuhan lahan relokasi.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Akhmad Kusairi, Senin, mengatakan, pihaknya optimistis jika masalah pembebasan tanah kas desa (TKD) tersebut dalam waktu dekat akan segera terselesaikan.

"Setelah TKD terselesaikan, maka luas lahan yang terbebaskan bisa mencapai 82 dari total kebutuhan lahan," katanya.

Ia mengemukakan, upaya untuk menuntaskan pembebasan lahan relokasi infrastruktur terus dilakukan oleh BPLS.

Pada bulan lalu, kata dia, BPLS melakukan pembayaran terhadap lahan dan bangunan warga di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

"Ada enam desa yang menerima pembayaran oleh BPLS yang terbagi dalam waktu tiga hari," katanya.

Ia menjelaskan, untuk pembayaran hari pertama di lakukan di Kelurahan Juwetkenongo dan Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, Sidoarjo.

Hari kedua di Desa Kebonagung dan Desa Kalisampurno, pada hari terakhir BPLS akan menyelesaikan pembayaran di Desa Kejapanan dan Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

"Untuk pembayaran tanah total nilai nominal sebesar Rp5 miliar lebih dan untuk bangunan sebesar Rp7 miliar serta untuk tanaman sebesar Rp37 juta lebih," katanya.

Pembayaran tahap ini, kata dia, memang terfokus tanah kering dan bangunan warga yang tanahnya terkena proses pembebasan lahan.

"Kami bersyukur warga telah bersepakat dengan harga yang ditawarkan pemerintah, sehingga pembayaran bisa segera diselesaikan, dan ini sangat positif untuk kerja kami ke depan," katanya.

Luas lahan yang dilakukan pembayaran, lanjut dia, mencapai 10.661 meter persegi untuk tanah kering dan 402 meter persegi untuk tanah sawah atau tanah basah.

"Untuk Pembayaran tahap ini, BPLS sudah menyediakan dana sekitar Rp12 miliar lebih yang nantinya akan diterima warga yang sudah bersepakat harga," katanya.

Ia menambahkan, untuk pembayaran BPLS tidak menyediakan uang tunai, namun dalam bentuk tabungan berikut kartu ATM-nya.

"Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat pemilik tanah menerima uang tersebut dalam keadaan utuh tanpa potongan," katanya.

Ia menjelaskan, pencapaian pembebasan tanah yang dilakukan oleh BPLS sejauh ini sudah mencapai 70,85 persen dari total kebutuhan lahan relokasi.

Dengan terselesaikannya pembayaran pekan ini, maka pencapaiannya bisa mencapai 71,74 persen.

"Dengan pencapaian ini, kami berharap pekerjaan ke depannya bisa lancar, mengingat kebutuhan lahan sangat penting untuk pekerjaan fisik relokasi infrastruktur," katanya.

Ia menjelaskan, pembayaran saat ini yang terbanyak untuk lahan kering dan bangunan warga yang memang masih banyak kendala terkait kesepakatan harga ganti ruginya.

(PSO-074/B013/S026)