Optimalisasi program tol laut perlu sinergi semua pihak

Seiring dengan kebutuhan masyarakat, program tol laut terus mengalami peningkatan dan pengembangan seperti trayek yang bertambah, jumlah muatan yang makin meningkat, maupun kapasitas kapal yang makin besar.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus R. Purnomo menyatakan sinergi para stakeholders, khususnya antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga para pelaku usaha dan operator prasarana serta sarana transportasi laut sangat dibutuhkan untuk memperkuat penerapan program tol laut.

"Seiring dengan kebutuhan masyarakat, program tol laut terus mengalami peningkatan dan pengembangan seperti trayek yang bertambah, jumlah muatan yang makin meningkat, maupun kapasitas kapal yang makin besar," kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Melalui program tol laut, lanjutnya, diharapkan dapat terjadi keseimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur di Indonesia sehingga diperlukan jaringan kapal, rute pelayaran, fasilitas pelabuhan yang memadai, konektivitas antarmoda yang baik dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.

Berdasarkan data Ditjen Hubla, pelaksanaan program tol laut telah mengalami peningkatan signifikan sejak mulai direalisasikan pada 2016.

Hingga 2021, jumlah pelabuhan singgah tol laut meningkat menjadi 103 titik dari 31 titik pada 2016. Begitu juga jumlah armada kapal meningkat dari 6 kapal pada 2016 menjadi 30 kapal pada 2021, dan jumlah trayek meningkat dari 6 trayek pada 2016 menjadi 30 trayek pada 2021.

Senada dengan itu, Kantor Staf Presiden menyebut program tol laut perlu dioptimalkan agar mampu menekan disparitas harga, khususnya di kawasan timur Indonesia. "Terutama bagi pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur, sehingga lalu lintas barang tidak hanya mengalir dari barat ke timur, tapi juga sebaliknya," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian.

Sejauh ini, menurut dia, program tol laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Namun memang program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas.

KSP, kata Helson, akan terus mengawal implementasi program tol laut termasuk memberikan pendampingan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing produk.

Dia mengatakan tol laut juga menjadi program Kepala Negara untuk memeratakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tol laut harus dioptimalkan untuk mewujudkan konektivitas pulau-pulau di Indonesia agar memudahkan mobilitas logistik.

"Konektivitas yang baik ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Helson.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa menambahkan penurunan harga pada kuartal pertama 2021 mencapai 40,5 persen untuk beberapa komoditas.

Sebagai contoh, harga besi baja konstruksi berukuran 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut melalui tol laut adalah Rp119.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan apabila tidak melalui tol laut yang mencapai Rp200.000 per kilogram.

Komoditas lain yang mengalami perubahan harga signifikan di antaranya daging ayam ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram, bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram, kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp9.600 per kilogram.