Menteri KP ingin Shrimp Estate di Aceh selesai pada 2021

Mudah-mudahan Shrimp Estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang nasional sampai tahun 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginginkan pembangunan Shrimp Estate di Aceh selesai pada tahun ini dalam rangka mendukung peningkatan kinerja produksi komoditas udang di Tanah Air.

"Mudah-mudahan Shrimp Estate segera selesai di 2021 dan dapat menunjang program target 2 juta ton produksi udang nasional sampai tahun 2024," ucap Menteri Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini ada dua hal yang penting yang merupakan kontribusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap pengembangan provinsi di Aceh, yaitu pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur dan perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan.

Menteri berpendapat, pembangunan Shrimp Estate selaras langkah KKP yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor.

Pembangunan Shrimp Estate di Aceh Timur tersebut, lanjutnya, direncanakan akan dibangun di lahan seluas 5.000 sampai 10.000 hektare.

Selain produktivitas udang, dalam kesempatan tersebut Trenggono menerangkan bahwa pelabuhan perikanan di Aceh memiliki potensi yang besar dan memiliki produktivitas yang tinggi setiap tahunnya.

Pelabuhan tersebut di antaranya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Pelabuhan Perikanan (PP) Ujung Serangga, dan PP Labuhan Haji.

"Total produksi pelabuhan mencapai 34 ribu ton per tahun, maka dari itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Trenggono.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, program "shrimp estate" yang akan dikembangkan di berbagai daerah bakal menjamin terciptanya ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Konsep ('shrimp estate') ini akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir. Kita berdayakan peran Badan Layanan Umum (BLU) atau UPT untuk mendorong siklus bisnis yang dilakukan masyarakat bisa berjalan efektif," kata Slamet Soebjakto.

Menurut dia, penerapan konsepnya nanti adalah dengan menunjuk BLU/UPT untuk memfasilitasi akses kemudahan berusaha bagi masyarakat.

"Intinya nanti kita kolaborasi dengan stakeholders (pemangku kepentingan) terkait. Tentu ini penting mengingat Pemerintah punya keterbatasan anggaran," katanya.