Ketua DPD RI dorong pengembangan potensi desa dan pariwisata Ponorogo

Desa adalah instrumen terkecil pemerintahan dari sebuah negara, yang juga harus maju dan makmur. Maka desa juga harus menjadi kekuatan ekonomi. Mengapa kekuatan ekonomi penting? Karena isu strategis daerah saat ini bukan soal otonomi daerah saja

Ponorogo (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pengembangan potensi ekonomi desa dan pariwisata di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur guna memajukan masyarakat daerah setempat.

Dalam kunjungannya di Kota Reog tersebut, LaNyalla yang hadir bersama Senator asal Sulawesi Selatan Andi Ihsan dan Senator asal Aceh Fahrul Razy itu mengatakan bahwa DPD RI selalu menggaungkan pentingnya menghidupkan kekuatan ekonomi desa.

"Desa adalah instrumen terkecil pemerintahan dari sebuah negara, yang juga harus maju dan makmur. Maka desa juga harus menjadi kekuatan ekonomi. Mengapa kekuatan ekonomi penting? Karena isu strategis daerah saat ini bukan soal otonomi daerah saja," ujar LaNyalla dalam kunjungan kerja sekaligus buka puasa bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Pringitan yang juga Rumah Dinas Bupati Ponorogo, Selasa.

Menurut dia, ada tiga isu strategis lain yang tak kalah penting dari pengembangan ekonomi desa. Pertama, percepatan pembangunan daerah, Kedua peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah, dan ketiga kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah.

"Dengan latar belakang yang juga aktivis organisasi, Bupati Sugiri Sancoko seharusnya mampu mewujudkan desa-desa di Ponorogo menjadi kekuatan ekonomi. Ponorogo yang yang memiliki 281 desa, seharusnya dapat memanfaatkan dana desa dari pemerintah pusat untuk membangun kekuatan ekonomi desa," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu juga mengatakan, Ponorogo harus mengejar ketertinggalan dengan terus menghadirkan terobosan.

"Indeks kemandirian fiskal Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur masih tergolong rendah. Masih berada di angka 0,12 IKF. Masih bertengger di antara kabupaten-kabupaten di Pulau Madura, Magetan, Ngawi, Blitar, Pacitan, dan Bojonegoro. Masih jauh di bawah Kabupaten Sidoarjo, Jombang, dan Mojokerto," kata dia.

Buat Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu, tugas tersebut menjadi pekerjaan rumah yang serius yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Untuk menghidupkan perekonomian, LaNyalla juga mengimbau Ponorogo untuk memaksimalkan potensi pariwisata.

"Pariwisata Ponorogo seharusnya mampu menjadi "trigger" ekonomi. Terutama bila Ponorogo mampu memperbesar dan meningkatkan skala Festival Reog Ponorogo atau Grebeg Suro dengan standar internasional," katanya.

Menurutnya, Reog sebagai warisan budaya nusantara, sudah seharusnya mampu dikemas menjadi festival tahunan yang lebih besar. Menyamai atau sekelas dengan Rio De Janeiro Carnival di Brazil.

"Festival itu bisa dikemas menjadi satu dengan paket sejumlah destinasi wisata lain yang ada di Ponorogo. Seperti Telaga Ngebel, Air Terjun Widodaren, Air Terjun Sunggah, Gunung Bedes, Bukit Teletabis, Gunung Beruk, Gua Lowo, dan Bukit Batu Kapur," kata LaNyalla memberikan masukan.

Hanya saja, Ponorogo harus membangun konektivitas transportasi dan menyiapkan sarana akomodasi. Intinya, Pendapatan Asli Daerah atau PAD akan meningkat jika Pendapatan Domestik Regional Bruto atau PDRB daerah meningkat.

"PDRB bisa meningkat jika ada aktivitas ekonomi di daerah. Jadi tugas utama kepala daerah adalah memastikan dan mendorong serta memfasilitisasi agar aktivitas ekonomi berjalan. Saya di DPD RI sebagai wakil daerah tentu akan menyerap dan memperjuangkan aspirasi daerah agar mendapat atensi dan perhatian dari pemerintah pusat," katanya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah daerah, khususnya Kepala Daerah, untuk berpikir "out of the box" demi memastikan aktivitas ekonomi berjalan di daerah.

"Dengan begitu, sinergi ini akan bertemu. Sehingga akan membawa manfaat bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah," tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ponorogo Sugiri berterima kasih atas kunjungan Ketua DPD RI, dan berharap Ponorogo mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, terkait konektivitas dan infrastruktur jalan.

"Untuk itu, kami menitipkan aspirasi dalam bentuk surat tertulis, terkait dengan kebutuhan Kabupaten Ponorogo. Terutama menyangkut infrastruktur jalan nasional untuk mendukung konektivitas," kata Bupati Sugiri Sancoko.