"Kami sangat kecewa, teman-teman DPRD Mamuju tidak memberikan anggaran untuk operasional pengamanan pada Pilkada Mamuju, 4 Agusutus 2010," kata Andreas.
Ia mengatakan, dengan ditiadakannya dana operasional pengamanan Pilkada tersebut, maka akan berimplikasi tidak maksimalnya polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan proses pesta demokrasi di daerah ini.
"Anggaran operasional pengamanan pilkada ini sangat penting, tetapi, mengapa DPRD menolak anggaran operasional pengamanan dimasukkan dalam APBD," tuturnya.
Dia menjelaskan, kondisi kas Pemkab Mamuju yang mengalami devisit anggaran tak bisa dijadikan acuan untuk menolak anggaran operasional pengamanan karena kebutuhan dana itu juga bagian untuk mesukseskan pesta demokrasi yang dilaksanakan di daerah ini.
"Beberapa daerah lain yang melaksanakan Pilkada telah mendapat dana operasional melalui APBD, tapi kenapa di Mamuju tidak dapat dilakukan," tandasnya.
Ia mengatakan, walau pun tupoksi aparat keamanan adalah menjaga pertahanan keamanan negara, namun, dalam konteks pilkada semestinya menyiapkan dana operasional untuk mengamankan proses pesta demokrasi ini.
"Hingga saat ini kami dari kepolisian belum mendapat satu sen rupiah pun untuk anggaran pilkada, bahkan usulan kami telah ditolak DPRD Mamuju," ungkap dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Mamuju, Sugianto mengatakan, DPRD Kabupaten Mamuju tidak akan menganggarkan dana pengamanan pilkada di APBD, karena dana APBD tersebut sangat terbatas.
Sehingga, kata dia, usulan Polres Mamuju kepada pemerintah Kabupaten Mamuju agar dana pengamanan pilkada Mamuju dianggarkan melalui APBD Mamuju sekitar Rp1,2 miliar, tidak dapat dipenuhi.
"Kalau usulan penganggaran dana pengamanan pilkada Mamuju itu dipenuhi maka keuangan Pemkab Mamuju akan semakin kacau karena dananya semakin berkurang, karena sebelumnya anggaran APBD Mamuju mengalami devisit," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, tidak ada aturannya anggaran dana pengamanan pilkada Mamuju dianggarkan melalui dana APBD.
"Polisi telah memiliki dana pengamanan pilkada melalui APBN, sehingga tidak boleh lagi dianggarkan melalui APBD karena itu tidak ada aturannya," ucap dia.
Ia meminta agar polisi memahami kondisi itu dan tetap dapat menjalankan tugasnya untuk menciptakan pilkada Mamuju yang aman, damai, dan kondusif.
"Kita berharap aparat kepolisian tidak terhambat masalah dana dengan tidak dianggarkannya dana pengamanan pilkada Mamuju melalui APBD, dan tetap mampu melaksanakan tugasnya menciptakan pilkada yang kondusif," katanya. (ACO/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
