Pemkot Batam siapkan asrama haji untuk karantina PMI

Rumah sakit dari awal disiapkan

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau kembali menyiapkan asrama haji dan seluruh potensi yang ada untuk mengarantina pekerja migran Indonesia dari Malaysia dan Singapura, demi memutus mata rantai penularan COVID-19.

"Kami siapkan asrama haji, Rusun yang dikelola BP Batam, Rusun yang dikelola Pemkot Batam, Bapelkes, Tumenggung Abdul Jamal juga bisa difungsikan. Kalau PMI yang datang meningkat, banyak tempat kosong bisa dipakai," kata Wali Kota Batam Kepulauan Riau Muhammad Rudi, Selasa.

Ia mengatakan kapasitas sejumlah tempat karantina yang bisa disiapkan itu mampu menampung hingga ribuan PMI.

Pemkot Batam masih belum mendapatkan informasi jumlah PMI yang pulang ke Tanah Air melalui daerah setempat. Namun, Rudi memastikan aturan Kementerian Kesehatan mengenai kedatangan PMI harus dipatuhi.

Setiap PMI yang tiba di Batam harus menjalani tes usap COVID-19, apabila positif langsung dirawat di RSKI Pulau Galang.

Jika negatif, PMI tetap harus menjalani karantina selama lima hari, dan melanjutkan tes usap kedua. Apabila tetap negatif, maka diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, apabila positif maka harus mendapatkan perawatan terlebih dulu.

Karenanya Pemkot Batam harus menyiapkan banyak lokasi karantina bagi PMI tersebut.

Pemkot juga memastikan seluruh rumah sakit siap merawat PMI, apabila dinyatakan positif COVID-19.

"Rumah sakit dari awal disiapkan. Rumah sakit pemerintah dan swasta terdapat 1.570 tempat tidur, masih cukup. Itu buat yang sakit, buat yang tanpa gejala di RSKI," kata dia.

Selain itu, Wali Kota juga memastikan ketersediaan reagen dan kesiapan PCR untuk memeriksakan kesehatan tiap PMI yang tiba di daerah setempat.

"Jangan sampai PMI yang pulang 1.000 orang, reagen yang tersedia 200, ujung-ujungnya dilepas (tanpa pemeriksaan). Tadi saya cek, reagen masih cukup untuk sepekan. Janji BNPB, minta berapa pun dikasih," kata Wali Kota.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan pihaknya membentuk Satuan Tugas Penanganan PMI, sesuai arahan Kepala BNPB Doni Monardo.