"Bentuk kebocoran itu antara lain penyeludupan pupuk bersubsidi ke luar negeri dan penjualan pupuk bersubsidi kepada perkebunan besar yang tidak berhak mendapatkannya," ungkapnya di Jakarta, Jumat malam.
Dia mengatakan, volume kebocoran cukup besar karena setiap musim tanam pupuk bersubsidi sulit didapat petani. "5-10 persen," kata Siswono.
Dia melanjutkan, jika pada 2010 subsidi pupuk mencapai Rp19,7 triliun maka kebocorannya bisa mencapai Rp980 miliar hingga Rp1,97 triliun per tahun subsidi.
HKTI meminta pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani dengan kompensasi Rp700 ribu untuk setiap hektare tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar.
"Sementara harga pupuk mengikuti harga pasar," kata Siswono.
Ia menilai pemberian subsidi pupuk secara langsung kepada petani dengan kompensasi Rp700 ribu per hektare lebih mudah, mengingat selama ini penyaluran subsidi pupuk secara tertutup dengan Rencana Definitif Kerja Kelompok (RDKK).
"Dengan cara tersebut, maka harga pupuk akan mengikuti pasar sehingga dapat meniadakan kebocoran, baik penjualan pupuk ke luar negeri maupun kepada pihak-pihak yang tidak berhak," kata Siswono.(*)
R018/D007/AR09
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
