PBB (ANTARA News/Reuters) - Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang tertutup Kamis untuk membahas Korea Utara dan tenggelamnya kapal Korea Selatan, kata PBB.
Seorang diplomat Barat mengatakan, lima anggota tetap DK PBB telah mencapai kesepakatan untuk sebuah pernyataan reaksi atas tenggelamnya kapal angkatan laut Korea Selatan pada Maret.
Seoul menuduh Korea Utara bertanggung jawab atas penenggelaman kapal Cheonan.
Pernyataan itu diajukan kepada 10 anggota tidak tetap DK pada pertemuan tersebut, yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.30 (Jumat pukul 03.30 WIB), kata diplomat itu, yang menambahkan bahwa pernyataan tersebut tidak mungkin disahkan sebelum Jumat.
Korea Utara pada akhir Juni meminta Dewan Keamanan PBB mendukung seruannya bagi penyelidikan baru mengenai tenggelamnya kapal perang Korea Selatan itu.
"Kami berpandangan bahwa cara paling beralasan untuk mengatasi insiden ini adalah Korea Utara dan Korea Selatan duduk bersama-sama untuk menemukan kebenaran," kata Duta Besar Korea Utara untuk PBB Sin Son-ho dalam sepucuk surat bertanggal 29 Juni kepada Duta Besar Meksiko Claude Heller, yang saat ini menjadi presiden Dewan Keamanan PBB.
Anggota-anggota DK secara pribadi menolak gagasan mengenai dilakukannya penyelidikan lain, dengan alasan penyelidikan yang dipimpin Korea Selatan dengan keikutsertaan internasional telah menghasilkan kasus yang meyakinkan terhadap Korea Utara.
Sin mengatakan, DK yang beranggotakan 15 negara seharusnya "mengambil langkah-langkah yang bisa membuat AS dan Korea Selatan menerima kelompok pemeriksa Komisi Pertahanan Nasional seperti yang diusulkan DPRK (Korea Utara), korban, untuk membantu membuktikan `hasil penyelidikan` dan menemukan kebenaran."
Ia juga meminta DK mendukung usul Korea Utara bagi perundingan militer tingkat tinggi dengan Korea Selatan.
Korea Utara sebelumnya menyatakan siap melakukan perundingan militer langsung dengan Korea Selatan untuk membahas tenggelamnya kapal perang Seoul, namun hanya jika komisi gencatan senjata yang mengawasi penghentian Perang Korea tidak terlibat.
Ketegangan meningkat sejak tenggelamnya kapal perang Korea Selatan, Cheonan, pada 26 Maret, yang disebut-sebut ditorpedo oleh kapal selam Korea Utara.
Dewan Keamanan PBB telah mengungkapkan keprihatinan yang dalam atas penenggelaman kapal perang Korea Selatan yang menewaskan 46 orang pada Maret namun pernyataan awal DK yang hati-hati itu tidak menyebutkan siapa pelakunya.
Hubungan antara kedua negara Korea itu memanas akhir-akhir ini terkait dengan tenggelamnya kapal Korea Selatan itu.
Jumat (4/6), Korea Selatan menyerahkan surat keluhan ke Dewan Keamanan PBB mengenai penenggelaman kapal perangnya oleh Korea Utara pada Maret dan meminta tindakan, kata sejumlah diplomat.
Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Park In-kook menyerahkan surat itu kepada Dubes Meksiko Claude Heller.
Dalam sebuah pernyataan singkat kepada wartawan, Park tidak memberikan penjelasan terinci mengenai apa yang Seoul ingin DK lakukan atau kapan mereka menghendaki sebuah pertemuan.
"Kami ingin DK melakukan tindakan yang sesuai dengan gentingnya situasi," katanya.
Penyelidik internasional pada 20 Mei mengumumkan hasil temuan mereka yang menunjukkan bahwa sebuah kapal selam Korea Utara menembakkan torpedo berat untuk menenggelamkan kapal perang Korea Selatan itu, dalam apa yang disebut-sebut sebagai tindakan agresi paling serius yang dilakukan Pyongyang sejak perang Korea 60 tahun lalu.
Sebanyak 46 orang awak Korea Selatan tewas ketika kapal perang itu tenggelam di dekat perbatasan Laut Kuning yang disengketakan dengan wilayah utara pada Maret lalu dalam kondisi misterius setelah ledakan yang dilaporkan.
Korea Selatan mengumumkan serangkaian pembalasan yang mencakup pemangkasan perdagangan dengan negara komunis tetangganya itu.
Korea Utara membantah terlibat dalam insiden tersebut dan membalas tindakan Korea Selatan itu dengan ancaman-ancaman perang.
Seorang diplomat Korea Utara mengatakan, Kamis (3/6), ketegangan di semenanjung Korea setelah tenggelamnya kapal perang Korea Selatan begitu tinggi sehingga "perang bisa meletus setiap saat".
Dalam pernyataan pada Konferensi Internasional mengenai Perlucutan Senjata, wakil utusan tetap Korea Utara untuk PBB di Jenewa, Ri Jang-Gon, menyalahkan "situasi buruk" itu pada Korea Selatan dan AS.
"Situasi semenanjung Korea saat ini begitu buruk sehingga perang bisa meletus setiap saat," katanya.
Kedua negara Korea itu tidak pernah mencapai sebuah perjanjian pedamaian sejak perang 1950-1953 dan hanya bergantung pada gencatan senjata era Perang Dingin. (M014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
