Menteri Sri Lanka Mogok Makan Karena Penyelidikan PBB

Kolombo (ANTARA News/Reuters) - Seorang menteri pemerintah Sri Lanka meluncurkan aksi mogok makan pada hari ketiga protes di luar kantor PBB, Kamis, untuk berusaha menekan Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon membubarkan sebuah panel penyelidik kejahatan perang.

Kantor PBB dibuka kembali untuk sejumlah pegawai setelah demonstrasi yang meletus Selasa berubah menjadi kekerasan sesaat ketika pemrotes bentrok dengan polisi yang berusaha mengawal staf PBB ke luar. Kantor itu ditutup pada Rabu.

"Saya mendesak negara-negara progresif seperti China, India dan Rusia serta negara sahabat yang lain agar menekan Ban membubarkan panel itu," kata Menteri Pembangunan Wimal Weerawansa kepada wartawan.

Mogok makan untuk menarik perhatian atas suatu masalah seringkali menjadi taktik di Sri Lanka dan negara lain Asia Selatan, namun jarang berakhir dengan kematian pemogok. Weerawansa berjanji tetap melakukan mogok makan dan protes sampai Ban membubarkan panel tiga anggota itu.

Pemerintah Sri Lanka menolak pembentukan panel tiga anggota yang dibentuk Ban itu pada 22 Juni, yang akan memberikan saran kepadanya mengenai apakah kejahatan perang dilakukan pada akhir perang saudara di Sri Lanka tahun lalu.

Kolombo sebelumnya juga telah mengabaikan seruan-seruan untuk menyelidiki tuduhan bahwa ribuan warga sipil tewas bersama gerilyawan yang menyerah pada bulan-bulan final perang yang berakhir pada Mei tahun lalu.

PBB memperkirakan bahwa sedikitnya 7.000 warga sipil Tamil tewas dalam konflik empat bulan tahun lalu antara pasukan pemerintah dan pemberontak Macan Tamil.

Pemerintah Sri Lanka pada 18 Mei 2009 mengumumkan berakhirnya konflik puluhan tahun dengan Macan Tamil setelah pasukan menumpas sisa-sisa kekuatan pemberontak tersebut dan membunuh pemimpin mereka, Velupillai Prabhakaran.

Pernyataan Kolombo itu menandai berakhirnya salah satu konflik etnik paling lama dan brutal di Asia yang menewaskan puluhan ribu orang dalam berbagai pertempuran, serangan bunuh diri, pemboman dan pembunuhan.

Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) juga telah mengakui bahwa Velupillai Prabhakaran tewas dalam serangan pasukan pemerintah Sri Lanka.

Juga dinyatakan tewas dalam operasi final militer adalah dua deputi Prabhakaran -- pemimpin Macan Laut Kolonel Soosai dan kepala intelijen LTTE Pottu Amman.

Tokoh penting lain Macan Tamil yang juga tewas adalah putra Prabhakaran dan calon penggantinya, Charles Anthony (24), pemimpin sayap politik B. Nadesan dan pemimpin Sekretariat Perdamaian LTTE yang sudah tidak berfungsi lagi, S. Pulideevan.

Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapakse telah beberapa kali mendesak pemberontak Macan Tamil menyerah untuk menghindari pembasmian total.

Rajapakse, yang juga panglima tertinggi angkatan bersenjata, juga menolak seruan-seruan bagi gencatan senjata dan menekankan bahwa Macan Tamil harus meletakkan senjata dan mengizinkan warga sipil keluar dari daerah-daerah yang masih mereka kuasai.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak LTTE meningkat sejak pemerintah secara resmi menarik diri dari gencatan senjata enam tahun pada Januari 2008.

Pembuktian independen mengenai klaim-klaim jumlah korban mustahil dilakukan karena pemerintah Kolombo melarang wartawan pergi ke zona-zona pertempuran.

PBB memperkirakan, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik separatis Tamil setelah pemberontak Macan Tamil muncul pada 1972.

Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lanka dalam konflik etnik itu dalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka.

Masyarakat Tamil mencapai sekitar 18 persen dari penduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2 juta orang dan mereka terpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah warga Sinhala. (M014/K004)