Jakarta (ANTARA News) - Badan Usaha Milik Negara dinilai berpotensi besar menjadi pemain kelas dunia jika pengelolaannya dilaksanakan secara profesional dan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG).
Demikian benang merah Talk Show Forum Humas BUMN bertajuk "Mengungkap Prestasi, Reputasi dan Tantangan BUMN", di Jakarta, Rabu malam.
Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Deputi BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Perbankan Parikesit Suprapto, Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto, Ketua HIPMI Erwin Aksa, dan Executive Director INDEF Avialiani.
Menurut Erwin Aksa, perusahaan milik pemerintah di semua negara selalu menjadi terdepan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
"BUMN bisa sebagai katalis, pendorong ekonomi karena berada di segala bidang, sehingga potensinya sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi negara," ujar Erwin.
Meski begitu, dalam sektor tertentu peran swasta tetap dibutuhkan sebagai mitra pendukung.
Pada titik tertentu BUMN seperti Pertamina dan PLN tidak mutlak bisa berjalan sendiri tanpa sinergi dengan swasta.
"BUMN selalu di depan, tapi juga harus melibatkan swasta sebagai mitra strategis," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, mengatakan, pengelolaan BUMN dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan, tercermin dari jumlah perusahaan yang rugi tinggal kurang dari 15 BUMN.
Ia meyakini, target pemerintah menjadikan sejumlah BUMN masuk di jajaran perusahaan kelas dunia bukan hal yang mustahil.
Meski begitu, ia menilai perlu melakukan revisi Undang-Undang Keuangan Negara untuk menjamin bahwa aksi korporasi yang diambil manajemen BUMN tidak dianggap sebagai indikasi korupsi.
"Seringkali direksi BUMN tidak berani mengambil keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan, karena takut dikemudian hari dianggap korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Aviliani menyoroti soal penugasan pemerintah (PSO) kepada sejumlah BUMN.
"PSO jika dikelola dengan baik bisa memberikan `multiplier efect` terhadap ekonomi," ujarnya.
Ia menuturkan, sebagian besar sinergi antar-BUMN sudah bagus, hanya saja dibutuhkan inovasi baru agar BUMN memiliki daya saing tinggi.
"Indikator keberhasilan BUMN jangan selalu diukur dari keuntungan, tetapi dampak ikutannya terhadap ekonomi secara keseluruhan," ujarnya. (R017/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010