Pakar dukung pemerintah larangan mudik antisipasi lonjakan COVID-19

Bila masih ada juga yang mudik, harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik.

Jakarta (ANTARA) - Pakar virologi dan imunologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohamad Saifudin Hakim mendukung larangan masyarakat mudik Lebaran 2021 demi mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19.

"Menurut saya sudah kebijakan yang tepat," kata dr. Mohamad Saifudin Hakim dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Ahad.

Mobilitas masyarakat pada masa libur panjang berdampak pada kenaikan kasus positif COVID-19. Hal itu sudah tidak terbantahkan jika merujuk data kondisi liburan panjang sebelumnya yang menunjukkan kasus COVID-19, bahkan naik lebih dari 100 persen.

Baca juga: Dua kapal bertolak dari Sampit Kalteng, angkut pemudik lebih awal

Data Satgas COVID-19 nasional menyebutkan usai liburan Lebaran, 22—25 Mei 2020 terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 mencapai 69—93 persen. Berikutnya, pada masa libur 15—17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif sebesar 58—188 persen.

Pada liburan akhir Oktober 2020, juga terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 17—22 persen. Belajar dari liburan panjang sebelumnya itu, Pemerintah menegaskan melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.

Mohamad Saifudin Hakim mengajak masyarakat harus mendukung kebijakan itu sehingga larangan mudik benar-benar efektif menekan kasus COVID-19.

Hal lain yang diperlukan dan penting, menurut dia, adalah koordinasi dengan petugas di lapangan agar sosialisasi dan penegakan aturan berjalan.

"Satu sisi masyarakat sadar, di sisi lain pemerintah harus tegas," kata Saifudin.

Sementara itu, ahli penyakit tropik dan infeksi dr. Erni Juwita Nelwan mengimbau masyarakat agar membatasi pergerakan hanya untuk hal yang betul-betul darurat.

Baca juga: Sosiolog: Mudik adalah budaya dengan nilai kekerabatan yang kuat

Menurut dia, risiko penularan kasus COVID-19 masih terus ada.

"Bila masih ada kasus, risiko penularan dan penyebaran akan tetap ada sehingga belum waktunya untuk bebas mobilisasi," kata Erni.

Pengendalian pandemi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus ada dukungan masyarakat.

Agar masyarakat tidak mudik, menurut Erni, aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selaras.

"Bila masih ada juga yang mudik, harus ada sikap antisipasi yang bijak dan simpatik. Tujuannya sama supaya semua tetap sehat dan tidak ada penularan di mana pun," ujar Erni.