Dicurigai Unsur Bisnis Terkait Senpi Satpol PP

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rahadi Zakaria dan kawan-kawan, mengungkapkan bahwa pihaknya secara lintas fraksi mencurigai kemungkinan adanya unsur bisnis terkait wacana mempersenjatai Satpol-PP.

"Ini harus diselidiki dan yang pasti wacana (mempersenjatai Satpol-PP) harus dihentikan. Kami tidak setuju dengan itu," tegasnya kepada ANTARA melalui hubungan telepon seluler, di Jakarta, Rabu.

Ia berpendapat, idealnya tugas utama Satpol-PP itu bersangkutpaut dengan pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat, juga menegakkan aturan-aturan di seputar kepamongprajaan.

"Dalam konteks ini, maka tidak perlu diberi senjata. Apalagi tugas Kepolisian jika mereka sudah dipersenjatai," tanyanya.

Polisi saja, menurutnya, sudah mulai dikomplain karena memiliki aneka senjata yang sebenarnya lebih tepat diserahkan kepada pihak militer.

"Kok sekarang si Satpol-PP mau diberikan. Ini kan aneh? Ada apa ini? Apa bisnisnya," tanyanya berulang.

Pasukan Perbatasan

Rahadi Zakaria lalu meminta pihak terkait untuk segera memacu peningkatan kesejahteraan prajurit sekaligus mempersenjatai pasukan di kawasan perbatasan, ketimbang memberikan senjata kepada para anggota Satpol-PP.

"Kita semua sering mendengar keprihatinan atas kondisi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan kesejahteraan prajurit yang menjaga pulau-pulau terdepan juga mengawal perbatasan NKRI. Ke sana `aja persenjataan terbaru dikucurkan, bukan ke Satopol-PP. `Emang mau perang dengan siapa mereka," tanyanya lagi.

Karena itu, Rahadi Zakaria dkk di Komisi II DPR RI meminta pihak Kemdagri agar tidak sekali-kali punya niat untuk mempersenjatai Satpol-PP atau kelompok masyarakat sipil mana pun.

(M036/S026)