PP Muhammadiyah diharapkan dapat menjalin hubungan dengan semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan jika ada kesan hubungan organisasi Islam itu kurang harmonis, wajib "dipulihkan" oleh Pimpinan Pusat, sebut siaran pers Angkatan Muhammadiyah yang ditandatangani Muhammad Sayuti dan diterima Antara di Yogyakarta, Rabu.
Mereka juga minta agar PP terpilih segera menerapkan sistem dua kamar dalam pengelolaan majelis dan lembaga di Muhammadiyah. Sudah saatnya merekrut tenaga profesional (selain pimpinan) yang siap bekerja untuk mengelola dan menyukseskan program majelis dan lembaga.
Juga diusulkan agar masa kepengurusan periode 2010-2015 melaksanakan model permusyawaratan bottom up yang diawali oleh majelis ranting (Musyran) yang diakhiri muktamar.
"Kami menilai permusyawaratan "top down" selama ini, mendahulukan muktamar, gagal merespon persoalan riil yang berkembang di level masyarakat bawah," katanya.
Selain mendorong profesionalisme, ia juga menyebutkan perlu adanya revitalisasi peran penasihat Muhammadiyah agar mampu menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja PP Muhammadiyah.
Ia menilai penasihat Muhammadiyah harus dilengkapi oleh tugas dan wewenang yang jelas dan memadai untuk menjamin kinerja PP.
"Kami merekomendasi figur senior, profesional dan independen dapat duduk sebagai dewan penasihat PP Muhammadiyah. Figur itu antara lain, Rosyad Saleh, Syafii Maarif, Busro Muqodas, Muchlas Abror, Asymuni Abdurrahman," katanya menambahkan.
(Tz.E001/P001)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
