harus ada transparansi dengan para pekerjaSurabaya (ANTARA) - Senator asal Jatim AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan mendesak perusahaan untuk tidak mencicil pembayarannya.
"Jika tidak mampu harus jujur, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur akan membahas dengan pekerja secara terbuka. Pembayaran THR, khususnya untuk pekerja di Jawa Timur, harus dibayarkan full. Jika memang perusahaan dalam keadaan yang tidak stabil keuangannya, atau tidak mampu bayar, maka harus ada transparansi dengan para pekerja," kata Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Surabaya, Sabtu.
La Nyalla yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, THR harus dibayarkan pada minggu terakhir bulan Ramadhan atau sepekan sebelum hari raya.
"Kita minta pemerintah daerah terus mengawal dan terus mengawasi mengenai pembayaran THR. Dan juga meminta kepada Disnakertrans untuk terus mengawal pelaksanaannya. Bagaimana pun pekerja harus mendapat haknya," ujar La Nyalla yang mengisi agenda reses di dapilnya.
La Nyalla sendiri mengaku memahami keadaan pandemi yang membuat perusahaan terpukul.
"Kami memahami karena keadaan pandemi banyak perusahaan yang terdampak, tetapi bagaimanapun THR adalah hak pekerja dan harus diutamakan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terbuka dan jujur mengenai kondisinya," tuturnya.
Baca juga: DPD RI dorong integrasi BPJS dengan JKP bagi pekerja yang kena PHK
Baca juga: Ketua DPD RI minta pemerintah sosialisasikan PHI kepada pekerja
Baca juga: Ketua DPD RI beri THR kepada 947 pegawai
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
