"Kami berharap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak membawa organisasi ke dalam dunia politik praktis. Dengan demikian, tidak ada orientasi atau motif terselubung dari para pimpinan di kancah politik," katanya, di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, pimpinan jangan sampai mengatasnamakan Muhammadiyah untuk kepentingan politik, agar organisasi itu tetap netral dan mandiri dalam menjalankan amal usaha dan gerakan "amar ma`ruf nahi munkar" (mengajak mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran).
Muktamirin dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Amirullah mengatakan pimpinan Muhammadiyah yang terpilih nanti diharapkan dapat memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi daerah.
"Kami berharap pimpinan terpilih dapat melanjutkan program yang membawa nama Muhammadiyah ke arah lebih baik dan semakin berkembang bukan hanya di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, tetapi juga di luar negeri," katanya.
Menurut dia, sekolah Muhammadiyah di NTT masih sedikit, sehingga ke depan diharapkan dapat diperbanyak untuk memberi kesempatan anak-anak bersekolah di mualimin.
"Kami ingin anak-anak bersekolah di mualimin agar mereka mampu mengembangkan Islam sehingga mereka mampu mengembangkan segala ilmu dan amalan yang didapatkan di sekolah," katanya.
Muktamirin dari Blitar, Jawa Timur, Agus Sudjoko mengatakan, pimpinan Muhammadiyah harus sering turun ke daerah terpencil untuk memberdayakan masyarakat.
"Selain itu, pimpinan juga harus mengurus Muhammadiyah saja dan tidak mengurusi politik. Jika masuk ke dunia politik sebaiknya pemimpin itu keluar dari Muhammadiyah," katanya.(*)
(U.B015/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
