Pentingnya Keterwakilan Perempuan Dalam PP Muhammadiyah

Yogyakarta (ANTARA News) - Keterwakilan perempuan sebagai anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammmadiyah kini dirasakan semakin penting, guna menjawab persoalan ke depan bagi organisasi Islam tertua di tanah air itu.

Muhammadiyah yang sejak dulu selalu memegang teguh dan mengetengahkan nilai-nilai demokratis, sudah saatnya meninggalkan dikotomi dalam memajukan para kadernya ke depan.

Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra, memberi penilaian bahwa ketidadakadanya keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap PP Muhammadiyah sesungguhnya "potret" kemunduran, bahkan kondisi jalan di tempat bagi Muhammadiyah.

Dalam pertemuan dengan kalangan pers di Media Center `Aisyiyah, ia secara tegas mengatakan, perlu adanya kesadaran bagi Ketua PP Muhamamdiyah kolektif untuk mendorong tampilnya kepemimpinan perempuan.

Azyumardi mengungkapkan kekecewaannya dengan tidak adanya tokoh perempuan yang masuk dalam 39 calon tetap PP Muhammadiyah.

Sebetulnya banyak figur atau kader `Aisyiyah yang punya potensi yang menonjol di bidangnya, katanya.

Aisyiyah adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia didirikan di Yogyakarta pada 27 Rajab 1426 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang juga pendiri dari Muhammadiyah.

Aisyiyah juga merupakan komponen perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya.

Gerakan `Aisyiyah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia.

Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi.

Terkait hal inilah, menurut Azyumardi, posisi perempuan `Aisyiyah dalam Indonesia akan mampu menjadikan salah satu pilar yang menjadikan Indonesia contoh dan panutan yang menjadikan Muhammadiyah dan `Aisyiyah lebih mengemuka di dunia internasional.

"Menghadapi permasalahan bangsa, tak hanya bisa dicapai dengan organisasi perempuan tapi keterlibatan multigender. Oleh karenanya, perlunya memberdayakan `Aisyiyah, tidak hanya ex officio saja untuk duduk di kepengurusan PP Muhammadiyah," tambah Azyumardi, seperti disebutkan dalam laman Muhammadiyah.

Keadaan ini terjadi lantaran tidak adanya wacana dari Ketua PP Muhammadiyah kolektif untuk mendorong tampilnya kepemimpinan perempuan.

Padahal, Aisyiyah memiliki kapasitas dan potensi, tapi harus ada penciptaan kesempatan oleh Ketua PP Muhammadiyah kolektif. Namun, hal ini sebenarnya belum terlambat, ia menjelaskan.

Untuk itu, pada muktamar ke-46 Muhammadiyah yang dirangkaikan dengan peringatan seabad organisasi Islam besar itu, perlu adanya kesadaran dari kalangan keseluruhan keluarga Muhammadiyah.

Kesadaran itu harus tercermin mulai tingkat ranting sampai nasional dalam menyadarkan dan mendorong tampilnya kepemimpinan perempuan.

Apabila tidak, fiqh darurat dapat diambil dengan memilih 13 laki-laki dan tambahan enam perempuan dalam calon tetap PP Muhammadiyah.

Apabila hal itu dapat direalisasikan, menurut dia, hal itu akan menjadi prestasi yang luar biasa pada muktamar ke-46 ini.

Tetap demokratis

Menanggapi protes Aisyiyah karena dianggap mengabaikan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam penentuan calon tetap anggota PP Muhammadiyah untuk periode 2010-2015, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan organisasi ini tidak melupakan peran perempuan untuk kepengurusan periode 2010-2015, meskipun dari 13 anggota PP Muhammadiyah yang terpilih tidak ada satu orang pun yang perempuan.

Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada pemilihan secara demokratis, kata Haedar.

Adanya pemikiran bahwa perempuan sudah memiliki persyarikatan tersendiri di dalam Muhammadiyah, merupakan salah satu sebab tak adanya keterwakilan perempuan dalam pengurusan PP Muhammadiyah.

Alasan lain, menurut dia, adanya kesibukan di dalam penyelenggaraan muktamar sehingga di dalam proses perjalanan pemilihan tidak ada satu pun perempuan yang terpilih.

Walaupun tak ada perempuan di dalam 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah 2010-2015, namun peluang untuk itu terbuka. Misalnya dengan memodifikasi anggota pimpinan tersebut dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki organisasi.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui dialog, namun keputusan yang diambil sangat tergantung dari kesepakatan 13 anggota pimpinan, kata Haedar.

Tak akan diam

Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno menyatakan perempuan tidak boleh berdiam diri dalam menerima nasibnya.

"Era sekarang adalah era kemajuan. Perempuan harus memiliki pandangan yang maju, cerdas dan kritis. Perempuan harus berani menyuarakan nasibnya. Perkara nanti hasilnya seperti apa, akan diserahkan sesuai situasi dan kondisi yang ada," katanya.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyuaraan hak perempuan adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang peran penting perempuan di dalam pemberdayaan masyarakat.

"Jika diberi kesempatan, perempuan bisa. Untuk menduduki sebuah jabatan, tidak boleh pandang jenis kelamin tetapi melihat kapabilitas seseorang," katanya.

Kesadaran gender adalah parameter untuk menentukan apakah seseorang memiliki pikiran yang tajam, cerdas, dan kritis, kata Chamamah.

Terkait dengan persoalan gender itu, Ketua Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muktamar Muhammadiyah ke-46 H.A. Rosyad Shaleh mengatakan terbuka peluang penambahan enam anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 13 menjadi 19 orang.

"Tentunya, jika memang oleh para muktamirin dirasakan perlu. Semua tergantung dari 13 anggota PP terpilih periode 2010-2015, yang ditentukan Senin malam," kata Roshad Shaleh di sela-sela kegiatan Muktamar yang berlangsung di Gedung Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

"Yang menentukan penambahan anggota adalah anggota 13 PP terpilih," katanya.

Penambahan tersebut bisa dilakukan karena ketentuannya ada. Anggaran Dasar Rumah Tangga organisasi Ormas Islam tertua itu memang menghendaki demikian, sesuai dengan perkembangan.

Bisa saja personilnya datang dari organisasi Islam yang berinduk ke Muhammadiyah seperti Aisyiyah maupun organisasi pemudanya, ia menjelaskan.

Penambahan anggota PP tersebut juga tidak harus diambil dari 39 orang calon anggota Pimpinan Pisat (PP). Bisa diambil dari luar.

"Tergantung dari muktamirin dan kemauan dari 13 anggota PP terpilih nanti," katanya lagi.

Usulan penambahan anggota PP Muhammadiyah untuk periode 2010-2015 ditambah enam, datang dari Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang saat ini berjumlah 13 menjadi 19 orang.

Din Syamsudin mengusulkan agar anggota PP Muhammadiyah periode 2010-2015 ditambah dengan alasan perkembangan zaman.

Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah untuk ikut memecahkan permasalahan ummat semakin banyak. Agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan penambahan anggota PP Muhammadiyah untuk periode berikutnya," katanya.

Yang jelas, seperti ditegaskan Haedar, seluruh anggota pimpinan pusat harus memiliki semangat untuk menjalankan tugas tersebut sebagai amanat agama sehingga perlu dikerjakan dengan ikhlas dan penuh komitmen.

Salah satu komitmennya adalah menjaga nilai-nilai Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah dan tajdid serta menghindari terlibat langsung dengan politik praktis tetapi tetap berperan dalam politik kebangsaan. (E001/K004)