Padang (ANTARA News) - Puluhan buruh yang tergabung dalam Koperasi Pelabuhan Bongkar Muat Pelabuhan Teluk Bayur, Padang mengadu ke DPRD Sumatera Barat karena merasa dizalimi pengurus koperasi, Senin.
Ketua Forum Penyelamat Koperasi Pelabuhan Bongkar Muat (Koperbam) Amril saat diterima pimpinan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menjelaskan koperasi tidak lagi dijalankan dengan benar oleh pengurus, dimana sejak 2007 tidak pernah ada rapat anggota tahunan (RAT).
Selain itu, menurut dia, transparansi keuangan koperasi juga tidak berjalan, dan audit keuangan koperasi tidak dilakukan auditor independen.
Bahkan, kata dia, ada dua anggota koperasi dipecat tanpa melalui prosedur yang semestinya, seperti tidak didahului dengan surat teguran atau peringatan.
"Pemecatan itu justru karena anggota tersebut mempertanyakan kenapa RAT tidak dilaksanakan," kata Amril.
Mereka berharap kepada DPRD untuk ikut membantu agar kepengurusan koperasi tersebut dibekukan, dan dilakukan audit oleh auditor independen.
Koperbam juga meminta dilakukan RAT, dan pengesahan keputusannya dilakukan dengan jalan voting, sehingga hak suara anggota bisa untuk mengetahui segala hasil kegiatan koperasi.
Anggota Komisi I DPRD Sumbar Mazwar Mas`oed yang menerima para anggota Koperbam itu mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi dan pengaduan tersebut ke komisi II yang membidangi pelabuhan dan ekonomi koperasi.
"Diharapkan komisi II dapat secepatnya membantu penyelesaian masalah ini," katanya.
Meski begitu, komisi I juga meminta pengelolaan keuangan koperasi tersebut dapat berjalan dengan penuh keterbukaan.
"Pengurus koperasi harus memberikan kenyamanan bagi para anggota, karena tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota," katanya. (H014/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010