"Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, sehingga wajib untuk ditindak lanjuti oleh KPU Sabu Raijua," kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu kepada wartawan di Kupang, Jumat.
Thomas mengatakan sesuai dengan putusan MK, KPU Sabbu Raijua harus menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) oleh karena itu pihak penyelenggara harus berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi.
Baca juga: MK mendiskualifikasi Orient Kore sebagai peserta Pilkada Sabu Raijua
"Thomas mengatakan bahwa pihaknya juga saat ini tengah melakukan koordinasi di internal KPU berkaitan dengan tahapan-tahapan itu serta membahas bagaimana dengan kesiapan anggaran untuk pelaksanaan PSU.
Menurut dia, anggaran sudah pasti akan lebih kecil karena memang berbagai tahapannya hanya sedikit saja. KPU NTT juga berharap agar penyelenggaraan PSU di Sabu Raijua bisa berjalan dengan lancar saja.
Sementara itu Ketua KPU Sabu Raijua Kirenius Padji ketika dihubungi ANTARA dari Kupang mengatakan bahwa belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal persiapan untuk PSU.
'Kami sedang ada rapat di Jakarta dengan KPU RI, jadi mohon bersabar," ujar Padji.
Baca juga: MK: Peristiwa hukum Orient Kore belum pernah terjadi sebelumnya
Sementara itu, kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Sabu Raijua no urut 1 Nikodemus dan Yohanis selaku pemohon, Adhitya Anugrah Nasution mengapresiasi putusan MK.
“Sejak awal kami sudah yakin kalau MK akan mengambil keputusan demikian, dengan fakta-fakta yang tersaji selama persidangan tidaklah dapat dipungkiri lagi. Sehingga dengan dibatalkannya kemenangan Orient maka saya berpendapat MK sudah melakukan tindakan yang tepat demi kepastian hukum di Indonesia," ujar Adhitya.
Menurut dia, putusan ini sebagai bentuk terobos hukum baru MK yang sangat bermanfaat bagi pilkada di masa yang akan datang.
“Tidak akan ada kekosongan hukum lagi untuk perkara sejenis di kemudian hari. MK sudah melakukan terobosan hukum yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Saya mewakili sebagian masyarakat Sabu Raijua mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI beserta seluruh hakim anggotanya yang telah memberikan keadilan dan kepastian hukum atas polemik demokrasi yang sempat terjadi di Kabupaten Sabu Raijua," katanya.
Baca juga: MK tolak 3 permohonan pemohon sengketa Pilkada Sabu Raijua
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
