Muhammadiyah Tidak Lupakan Perempuan

Yogyakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan, bahwa organisasi tersebut tidak melupakan peran perempuan di dalam pemilihan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, meskipun pada periode 2010-2015 tidak terdapat satu pun perempuan dalam calon anggota pimpinan pusat.

"Muhammadiyah sejak dulu selalu memegang teguh prinsip pemilihan secara demokratis," kata Haedar Nasir di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, tidak adanya satu pun perempuan dalam calon anggota tetap Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebabkan adanya pemikiran bahwa perempuan sudah memiliki persyarikatan tersendiri di dalam Muhammadiyah yaitu Aisyiyah.

Selain itu, lanjut dia, kesibukan di dalam penyelenggaraan muktamar sehingga di dalam proses perjalanan pemilihan tidak ada satu pun perempuan yang terpilih.

"Saya sendiri sudah memilih perempuan saat pemilihan calon anggota tetap pimpinan pusat Muhammadiyah," katanya.

Ia menyatakan, meskipun tidak akan ada perempuan di dalam 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah 2010-2015, namun masih akan ada peluang untuk memodifikasi anggota pimpinan tersebut, misalnya dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki organisasi.

"Proses itu bisa dilakukan secara dialogis, tetapi memang keputusan yang diambil sangat tergantung dari kesepakatan 13 anggota pimpinan," katanya.

Secara garis besar, lanjut Haedar, seluruh anggota pimpinan pusat harus memiliki semangat untuk menjalankan tugas tersebut sebagai amanat agama sehingga perlu dikerjakan dengan ikhlas dan penuh komitmen.

Salah satu komitmennya adalah menjaga nilai-nilai Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah dan tajdid serta menghindari terlibat langsung dengan politik praktis tetapi tetap berperan dalam politik kebangsaan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno menyatakan, perempuan tidak boleh berdiam diri dalam menerima nasibnya.

"Era sekarang adalah era kemajuan. Perempuan harus memiliki pandangan yang maju, cerdas dan kritis. Perempuan harus berani menyuarakan nasibnya. Perkara nanti hasilnya seperti apa, akan diserahkan sesuai situasi dan kondisi yang ada," katanya.

Ia menyatakan, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyuaraan hak perempuan adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang peran penting perempuan di dalam pemberdayaan masyarakat.

"Jika diberi kesempatan, maka perempuan itu sebenarnya bisa. Untuk menduduki sebuah jabatan, tidak boleh pandang jenis kelamin tetapi melihat kapabilitas seseorang," katanya.

Chamamah menegaskan, kesadaran gender adalah parameter untuk menentukan apakah seseorang memiliki pikiran yang tajam, cerdas, kritis.
(E013/A024)