Dua Menteri Muda Prancis Yang Dilanda Skandal Mundur

Paris (ANTARA News) - Dua menteri muda Prancis meletakkan jabatan Ahad, karena skandal terpisah mengenai pengeluaran, sementara pemerintah berjuang meraih kembali kredibilitas politik setelah serangkaian kemunduran yang memalukan.

Dua pengunduran diri tersebut oleh Alain Joyandet, menteri negara urusan pembangunan luar negeri, dan Christian Blanc, menteri negara urusan wilayah Greater Paris, tampaknya menjadi upaya oleh Presiden Nicolas Sarkozy untuk memegang wewenang atas kabinetnya, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Tindakan itu juga menunjukkan ia tak siap untuk mengorbankan Menteri Tenaga Kerja-nya Eric Woerth, yang reputasinya telah tercoreng oleh dugaan konflik kepentingan mengenai dugaan pelanggaran pajak oleh pewaris terkaya di Prancis.

Kantor Sarkozy sendiri mengumumkan pengunduran diri langka yang berbarengan tersebut, yang terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden itu mengecam prilaku kedua menteri tersebut dan menjelaskan mengapa mereka akan dihapuskan dalam perombakan kabinet yang direncanakan dilakukan pada Oktober.

Blanc, mantan pemimpin Air France, menjadi berita bulan lalu, ketika kantornya mengeluarkan 12.000 euro (14.680 dolar AS) untuk membeli cerutu.

Ia mengakui bahwa ia sendiri telah menghisap sepertiga bagian dari cerutu tersebut dan diperintahkan untuk membayar kembali harga cerutu itu secara penuh.

Joyandet menjadi perhatian umum setelah beredar laporan pers bahwa ia telah menyewa jet pribadi dengan biaya 116.500 euro untuk terbang dalam perjalanan bisnis resmi ke Karibia, padahal ia dapat naik pesawat reguler.

Pengungkapan itu terjadi ketika pemerintah sedang berusaha meningkatkan penahanan diri para menteri dalam menghadapi defisit yang membengkak yang diperkirakan mencapai angka delapan persen dari produk domestik kotor (GDP) tahun ini.

Seorang pejabat di Elysee Palace atau istana kepresidenan , yang tak bersedia disebutkan jatidirinya, mengatakan Sarkozy telah memutuskan untuk membiarkan kedua orang itu pergi "untuk menghukum prilaku yang dipandang sebagai tak diterima". Untuk menghemat uang negara, tak satu pun dari mereka akan digantikan.
(C003/A024)