Fraksi Partai Demokrat Setuju Perum ANTARA Terima Rp400 Miliar

Jakarta (ANTARA News) - Dukungan atas pengucuran dana senilai Rp400miliar sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA semakin besar, setelah pihak Fraksi Partai Demokrat di Komisi I DPR RI melalui salah satu anggotanya, Paula Sinjal menyatakan, kebijakan Pemerintah tersebut merupakan sebuah keniscayaan.

"PMN bagi kami merupakan keniscayaan yang harus dilakukan, karena sejak LKBN ANTARA berubah statusnya sebagai Perusahaan Umum (Perum) atau menjadi BUMN, maka institusi ini 100 persen sahamnya dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah. Jadi, wajar jika ANTARA mendapatkan Dana PMN itu," ujarnya di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya juga telah datang dukungan tentang ini dari Ketua Komisi I DPR RI, Kemas Azis Stamboel (Fraksi Parkai Keadilan Sejahtera), dan salah satu anggota Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay.

Keduanya menegaskan, pengucuran dana PMN sangat urgen dan serius untuk pemberdayaan serta pengembangan ANTARA demi menjaga eksistensi NKRI, ideologi serta jati diri bangsa di tengah percaturan informasi global yang sangat kompetitif.

Sementara itu, Sekretaris Kementerianm BUMN, Said Didu menjelaskan, pengucuran dana PMN itu sejalan dengan telah selesainya Neraca Awal ANTARA, sehingga sekarang tinggal pelaksanaan PP-nya.

Dana Rp400miliar ini, menurutnya, akan dijadikan modal awal perusahaan, sedangkan mekanisme pencairannya diawali dengan pengajuan surat Menteri BUMN ke Menkeu untuk penetapan PP penetapan modal awal setelah penyusunan Neraca Awal rampung.

Selanjutnya, Paskalis Kossay, DPR RI melalui Komisi I perlu memberi persetujuan, sebagaimana aturan yang berlaku.

Dalam kaitan pengucuran dana itu, Paula Sinjal mengingatkan pentingnya peningkatan pengawasan oleh lembaga tertentu guna mengawal maksimalisasi implementasi kegiatan dan kinerja ANTARA.

"Dan untuk selanjutnya yang harus ditingkatkan adalah penguatan infrastruktur dan melakukan perubahan pola pikir dan pola tindak yang semakin profesional," katanya.

Ia mengakui, wajar saja jika kemudian bisa muncul pertanyaan-pertanyaan di seputar kemampuan ANTARA mengelola dana sebesar itu, juga kemampaunnya berkompetisi dengan media lain, apalagi masih ada hal-hal internal masih jadi pekerjaan rumah (PR) berat, utamanya mengenai status kepemilikan gedung Wisma ANTARA melibatkan pihak swasta.

"Kami di Dewan siap mendukung dan berjuang membangun lembaga informasi milik serta kebanggan republik ini demi kejayaan Indonesia," demikian Paula Sinjal.
(T.M036/P003)