Bantul, 4/7 (ANTARA) - Kader muda Muhammadiyah yang terhimpun dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah mendambakan Muktamar Muhammadiyah ke 46 ini mampu memilih pimpinan yang benar-benar cakap sehingga dapat mengayomi warga Muhammadiyah.
"Harus diakui sekarang Muhammadiyah semakin menggemuk dan membesar, sehingga banyak permasalahan yang berkaitan dengan warga Muhammdiyah di tingkat bawah terabaikan," kata Sekretaris Bidang Pengembanagan Ilmu Pengetahuan DPP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Fani Dirgantara, Minggu.
Menurut dia, permasalah yang ada di tingkat bawah Muhammadiyah ini seharusnya bisa menjadi persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya melalui Muktamar Muhammadiyah ke-46 yang berlangsung di Yogyakarta ini.
"Guna mencari solusi permasalahan yang ada saat ini, Muhammadiyah memerlukan figur kepemimpinan (ketua umum) yang tak sekedar mumpuni dari segi intelektual dan segi keimanan dan kesalehan mereka.
Ia mengatakan, kader muda Muhammadiyah merindukan ketua umum dan pengurus pimpinan pusat juga mempunyai kemampuan sebagai seorang ulama, karena tugas pimpinan ini juga menyangkut tugas dakwah sampai ke tingkat warga Muhammadiyah terkecil di daerah," katanya.
"Figur kepengurusan tersebut sebaikan terdiri dari orang-orang yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dan pemikiran warga Muhammadiyah, baik gerenasi tua dan mudanya seperti yang tergabung di IPM," katanya.
Fani mengatakan, kepengurusan Muhammadiyah ke depan juga harus mempunyai program yang jelas menyangkut usaha pembinaan pengkaderan organisasi.
"Banyak kader muda Muhammadiyah yang potensial, tapi mereka seakan tidak bisa berkembang karena tak mampu melanjutkan pendidikan. Jika PP Muhammadiyah dapat menyediakan beasiswa yang lebih banyak lagi untuk para kader ini melanjutkan pendidikan maka akan semakin banyak kader Muhammadiyah yang handal,` katanya.
Hal sama dikatakan Sekretaris Panitia Pusat Muktamar IPM ke-17, Iki Stabah Pujiana, yang mengharapkan figur ketua umum dan pengurus PP Muhammadiyah bisa menjabarkan program-program terpadunya sampai ke tingkat wilayah dan daerah.
"Selama ini harus diakui memang terkesan karena tak ada arahan yang jelas dan terpadu dari pimpinan pusat, selanjutnya pengurus pimpinan wilayah dan daerah seakan-akan harus menyusun program sendiri-sendiri, sehingga program di tingkat wilayah dan daerah tak mempunyai satu keterpaduan," katanya.***4***
(U.V001/B/I006/I006) 04-07-2010 07:36:03
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
