Pemprov Jateng terima 27.808 usulan warga pada Musrenbang 2022

Tercatat hingga saat ini terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp31,7 triliun.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima sebanyak 27.808 usulan warga pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2022 yang dilaksanakan secara daring.

"Tercatat hingga saat ini terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp31,7 triliun," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD 2022 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu.

Ia memerinci usulan itu terdiri dari usulan bantuan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp8,2 triliun, usulan sektoral kabupaten/kota Rp8,4 triliun, pokok pikiran DPRD Rp4,5 triliun, musrenbang desa Rp43,1 miliar, dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun.

"Jumlah masukan itu dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4)," ujarnya.

Baca juga: Musrenbang Surabaya 2021 fokus penanganan pandemi COVID-19

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, meskipun dilakukan secara daring.

"Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggal politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara, maka tadi saya terima kasih DPRD ikut hadir," kata Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan potensi anggaran Pemprov Jateng tidak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu sehingga nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.

"Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD," ujarnya.

Baca juga: Bupati Bogor siapkan "Musrenbang Kolosal"

Ganjar juga meminta semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan, argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai, termasuk verifikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu.

"Verifikasi harus dilakukan sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita 'ndesel', masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan," katanya.

Selain Musrenbang, dalam acara itu juga dilakukan pemberian penghargaan pembangunan daerah kepada bupati/wali kota.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada bupati/wali kota yang hadir di antaranya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.