E-Government harus didukung keamanan siber kuat

Jakarta (ANTARA) - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government yang sudah diterapkan di Indonesia harus didukung dengan keamanan siber yang kuat guna membangun sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, dengan mendayagunakan TIK yang terintegrasi, efektif, dan efisien.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Proteksi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Akhmad Toha, dalam webinar TechDay 2021 seri kedua yang mengangkat isu aktual seperti tata kelola teknologi informasi dan audit dalam SPBE serta pentingnya keamanan siber dalam mendukung keberhasilan transformasi digital di Indonesia.

"Kami sangat menyambut baik penyelenggaraan acara Webinar Tech Day ini, sebagai langkah awal dalam mewujudkan kesadaran dan pengetahuan tentang teknologi dan keamanan siber di lingkungan instansi pendidikan serta masyarakat umum," kata Akhmad Toha dalam pernyataan pers, dikutip Rabu.

TechDay 2021 yang bertujuan mendukung keberhasilan transformasi digital Indonesia ini digelar bersama Huawei Indonesia dan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan BSSN.

Direktur Poltek SSN, Nunil Pantjawati, mengatakan bahwa literasi tentang tata kelola SPBE, teknologi digital mutakhir sebagai infrastruktur fundamental, dan keamanan siber yang memperkuatnya, sangat penting bagi publik khususnya kalangan pemerintahan.

Tingkat pemahaman yang tinggi tentang topik-topik tersebut juga perlu dimiliki oleh para mahasiswa Poltek SSN sebagai garda e-Government dan keamanan siber Indonesia masa depan yang berkompetensi.

"Sinergi kami dengan Huawei melalui TechDay 2021 kami harapkan mampu meningkatkan pemahaman publik terhadap manfaat SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya," jelasnya.

Pemahaman publik tentang pentingnya keamanan siber, termasuk menjaga keamanan SPBE, diharapkan juga akan terus meningkat. Dukungan alih pengetahuan dari pakar TIK terkemuka dunia Huawei berperan strategis dalam mewujudkan harapan ini, menurut Nunil menambahkan.

Pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), untuk mendorong digitalisasi di seluruh instansi pemerintah dan menegaskan kembali program-program e-governance dalam daftar prioritas nasional.

"BSSN berterima kasih atas inisiasi Huawei Indonesia pada kegiatan webinar yang pertama kali bersama Poltek SSN mengangkat topik SPBE ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para peserta khususnya dan seluruh instansi pemerintahan maupun swasta, serta akademisi yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dengan SPBE," kata Akhmad Toha.

Gelaran Huawei TechDay 2021, menurut Chief Compliance Officer Huawei Indonesia Li Jingcheng, merupakan wujud konsistensi Huawei dalam terus mengembangkan kapasitas SDM Indonesia di bidang teknologi digital, termasuk meningkatkan literasi keamanan siber.

"SDM dengan tingkat pemahaman mendalam akan mampu melihat potensi, peluang dan juga tantangan transformasi digital yang harus diantisipasi sejak dini. Pada TechDay 2021 bersama Poltek SSN, kami berbagi pengetahuan tentang kekuatan teknologi digital mutakhir seperti cloud, big data, AI (kecerdasan buatan), pembelajaran mesin, Internet of Things, serta keamanan siber dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan e-Government secara aman dan penuh dengan layanan-layanan inovatif," katanya.