KPK menggeledah kantor tersangka penyuap Nurdin Abdullah

KPK melanjutkan penggeledahan di wilayah Kabupaten Bulukumba

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menggeledah kantor milik kontraktor Agung Sucipto (AS), tersangka penyuap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

"Rabu, tim penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di wilayah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulsel, yaitu kantor milik tersangka AS di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Saat ini, kata Ali, kegiatan penggeledahan masih berlangsung dan perkembangan selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh lembaganya.

Rumah pribadi tersangka Agung di Sulsel juga pernah digeledah pada Rabu (3/3). Saat itu, KPK menyita berbagai dokumen yang terkait dengan kasus yang ditangani.

Sebelumnya pada Selasa (13/4), tim penyidik KPK juga telah selesai menggeledah rumah pemilik PT Purnama Karya Nugraha (PKN) di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan Kantor PT PKN di Jalan G.Lokon, Kota Makassar. Dari dua lokasi itu disita bukti elektronik.

KPK total menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Sebagai penerima, yakni Nurdin Abdullah (NA) dan Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin.

Sebagai pemberi, yaitu Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Selain itu, Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain, di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pertengahan Februari 2021 Nurdin melalui ajudannya bernama Syamsul Bahri menerima uang Rp1 miliar, dan awal Februari 2021 Nurdin melalui Syamsul Bahri menerima uang Rp2,2 miliar.

Dalam konstruksi perkara disebut bahwa tersangka Agung mengerjakan proyek peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 miliar, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15,7 miliar.

Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan (APBD provinsi) dengan nilai Rp19 miliar, pembangunan jalan, pedestrian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp20,8 miliar serta rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar.
Baca juga: Anggota DPRD Makassar dikonfirmasi aliran uang kasus Nurdin Abdullah
Baca juga: KPK periksa anak Nurdin Abdullah dalami transaksi keuangan