Kejagung Bantah Hendarman Ilegal

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung membantah pernyataan mantan menteri hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebutkan penjabat Jaksa Agung Hendarman Supandji ilegal karena beliau belum dilantik oleh Presiden.

"Jaksa agung itu bukan anggota kabinet, tapi pejabat setingkat menteri. Jaksa agung nanti dilantik atau diberhentikan bersama dengan Kapolri dan Panglima TNI," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, M Amari, di Jakarta, Kamis.

Yusril Ihza Mahendra yang menjadi tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum, menyatakan alasan dirinya tidak mau diperiksa oleh penyidik Kejagung karena menilai jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat ini ilegal.

"Oleh karena jaksa agung ini tidak sah atau kata lain ilegal, maka secara hukum segala tindakan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa agung secara hukum adalah tidak sah juga," katanya saat hendak meninggalkan Gedung Bundar Kejagung, Kamis.

Mantan menteri hukum dan HAM itu menolak untuk diperiksa oleh penyidik Kejagung, sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang merugikan keuangan negara Rp420 miliar.

Yusril menjelaskan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2009, seluruh anggota kabinet diberhentikan dengan hormat dari jabatannya kecuali Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Hendarman Supandji terus menjadi jaksa agung hingga sekarang, tanpa pernah dilantik," katanya.

(T.R021/S026)

8 Juli 2010

Acara TVRI Selasa 5 Juli 2010 oleh Mas Fajrul telah dijelaskan menganai istilah Jaksa, Kejaksaan dan Jaksa Agung, dari penjelasannya itu jelas bahwa oknum yang menjalankan tugas kejaksaan agung sesuai dengan penjelasan istilah jaksa dan kejaksaan sudah habis masanya dan harus mundur tetapi akronim kejaksaan agung sesuai dengan penjelassnya dalam aturan barangkali itu yang masih ada. Para pejabat kita ini masih banyak yang pura-pura

0 0 Balas LaporkanHapus
4 Juli 2010

Ada problem hukum dalam jabatan pak Hendarman. Kalau menurut UU kejaksaan, jaksa agung itu adalah jaksa karir, maka pak Hendarman harus sudah pensiun karena usia.

Sedangkan UU kementerian jaksa agung itu pejabat setingkat menteri, seperti kapolri dan panglima TNI.

Kalau jabataan setingkat menteri itu gak ada pensiun. Jadi ada dua UU. Masalahnya seharusya kalau pak Hendarman sebagai jaksa itu diangkat seperti menteri harus diangkat lagi dengan SK pengangkatan dalam kabinet.

0 0 Balas LaporkanHapus