KPK apresiasi Ganjar terapkan sistem pencegahan korupsi di Jateng

Semarang (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Gubernur Ganjar Pranowo yang dinilai sukses menerapkan sistem pencegahan korupsi di Provinsi Jawa Tengah dengan membentuk pendidikan dan penyuluh antikorupsi.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang berlangsung secara daring, Semarang, Selasa.

Firli membenarkan bahwa kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus, bahkan tim dari KPK sering datang ke Jateng untuk melakukan sosialisasi dan membantu melaksanakan program-program pencegahan lainnya.

"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," katanya.

KPK, lanjut dia, juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas yang disebar di kementerian/lembaga hingga kabupaten/kota untuk melakukan pencegahan korupsi.

Baca juga: Pemprov Jateng berkomitmen cegah korupsi lewat transaksi elektronik

Saat ini tercatat ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.

"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok antikorupsi agar program pencegahan berjalan lancar," ujarnya.

Pada acara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.

"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas, namun cerita baik, proses panjang mengubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Ganjar.

Menurut dia, ada banyak praktik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi misalnya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015.

Baca juga: Cegah korupsi, KONI Jateng gelar workshop terkait dana APBD

Selain itu, muncul beberapa program pencegahan antikorupsi, seperti pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.

"Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perizinan-perizinan sehingga kita bisa pantau semuanya, bahkan kami telah memiliki perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu," ujarnya.

Selain itu, penyuluh antikorupsi di Jateng juga sudah berjalan dengan baik dan beberapa ASN, serta masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh antikorupsi itu.

"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," katanya.

Ganjar menyebut, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional dan dirinya juga berterima kasih kepada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi di Jateng.

Baca juga: ICSF 2021, Organisasi masyarakat sipil harus diperkuat cegah korupsi