Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai pemerintah perlu memberikan insentif bagi pelaku UKM di tanah air dalam menghadapi kenaikan TDL yang akan ditetapkan mulai 1 Juli 2010.
"Kita ingin agar UKM yang terganggu kenaikan listrik bisa mendapatkan insentif tambahan atau insentif baru melalui berbagai pola misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau pola lain," kata Ketua Umum HIPMI, Erwin Aksa, di Jakarta, Kamis, dalam acara dialog bertema "Menyikapi Kenaikan TDL terhadap Daya Saing Indonesia".
Menurut rencana, mulai 1 Juli 2010 pemerintah akan secara resmi menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
HIPMI menilai kebijakan kenaikan TDL harus disikapi dengan cermat agar tidak semakin banyak pelaku UKM yang tergerus profitnya dan kesulitan cash flow.
"Di samping itu yang penting adalah bagaimana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa memberikan jaminan suplai dengan baik," katanya.
Erwin sendiri mengaku mengalami kekurangan pasokan listrik untuk usahanya yang dibangun di Sulawesi Selatan (Sulsel).
"Kesulitan suplai listrik telah mengganggu `sustainability` dunia usaha di Sulsel," katanya.
Ia mencontohkan, banyak hotel di Sulsel tidak bisa bersaing karena sering terjadi pemadaman bergilir bahkan sempat hingga tujuh jam lamanya.
Selain itu, saat ini hanya tersisa satu pabrik cokelat dari lima pabrik cokelat yang ada sebelumnya. Empat sisanya pindah ke Malaysia lantaran tidak mendapat jaminan pasokan listrik.
"Di satu sisi pemerintah juga masih memperbolehkan ekspor cokelat gelondongan," katanya.
Menurut Erwin hal itu tidak melulu terjadi di satu lokasi saja tetapi juga di tempat lain yakni Medan, Surabaya, NTB, dan lain-lain yang sebenarnya mempunyai potensi energi besar.
"Jadi saya berharap pemerintah tidak hanya menaikkan tarif dasar listrik tapi juga memperbaiki kualitas pasokannya terutama di daerah Luar Pulau Jawa," katanya.(*)
(T.H016/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
