Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan komitmen negara-negara anggota G-20 untuk mereformasi sistem keuangan tidak akan mempengaruhi program dan kebijakan yang telah dan akan dijalankan BI di bidang perbankan.
Hal itu disampaikan Halim dalam jumpa pers bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung Kemenkeu Jakarta, Rabu yang digelar untuk menjelaskan hasil-hasil pertemuan G-20 dan pengaruhnya bagi Indonesia.
Di sektor keuangan, pertemuan tingkat kepala negara G-20 antara lain mengharapkan adanya peningkatan kualitas modal dan kualitas likuiditas perbankan.
"G-20 menyarankan untuk modal tier 1 perbankan antara 4 - 8 persen, padahal rata-rata tier 1 bank kita sudah 12 persen. Memang masih ada bank yang tier 1nya 6-7 persen, tetapi tidak ada masalah jika aturan ini diterapkan," kata Halim yang bersama Menkeu ikut dalam pertemuan G-20 itu.
Untuk peningkatan kualitas likuiditas, menurut Halim juga tidak menyulitkan perbankan nasional karena sampai saat ini untuk jangka pendek kualitas likuiditas sudah cukup baik dan berlebih.
"Jadi jika 2012 akan diterapkan buat Indonesia tidak akan ada masalah karena perbankan kita kuat, dan dari exercise yang kita lakukan, itu tidak akan berdampak pada sektor keuangan kita," katanya.
Halim juga menjelaskan bahwa G-20 juga memberikan kelonggaran bahwa pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan G-20 tergantung pada kondisi negara masing-masing.
"Kalau dari BI kita menargetkan menerapkan aturan Basel dua pada akhir 2012," katanya. Menkeu juga mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menjaga defisit anggaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
"Komitmen G-20 tidak akan mengganggu perencanaan anggaran kita yang telah disusun untuk menjaga agar kebutuhan fiskal dan moneter tetap sehat," katanya. (D012/B012)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010