Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR berharap pemerintah dan DPR segera mencapai kesepakatan soal penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2010 agar DPR bisa menetapkan secepatnya.
"Komisi VIII DPR dan pemerintah akan melanjutkan rapat konsultasi membahas penurunan BPIH pada Rabu (30/6) besok," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro, di Jakarta, Selasa.
Radityo mengatakan, Departemen Agama hendaknya segera menyepakati usulan penurunan BPIH sampai pada nilai moderat.
Menurut dia, BPIH selama ini cukup mahal dan biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh jemaah haji. Padahal, BPIH itu masih bisa diefisienkan dan ada komponen yang seharusnya menjadi beban APBN.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu mencontohkan, dana komponen sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) selama ini ditanggung oleh jemaah haji, padahal seharusnya bersumber dari APBN.
Menurut dia, DPR bisa menerima argumentasi pemerintah tidak mengalokasikan anggaran tersebut, tapi terlalu berat jika seluruh BPIH dibebankan kepada jemaah haji.
"Jemaah haji dari Indonesia jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dengan kondisi ini seharusnya pemerintah Indonesia bisa memiliki posisi tawar yang tinggi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapat fasilitas dan pelayanan yang baik," katanya.
Radityo mencontohkan, pemondokan bagi jemaah haji Indonesia kondisinya tidak lebih baik dari pemondokan jemaah haji asal negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
Padahal, kata dia, BPIH dari negara tetangga itu lebih murah daripada BPIH di Indonesia tapi fasilitas dan pelayanannya justru lebih baik.
Ia mengusulkan, agar fasilitas pemondokan mendapatkan yang baik dengan biaya tidak mahal hendaknya pemerintah menyewa untuk jangka panjang misalnya sampai lima tahun ke depan.
Apalagi, katanya, pemerintah melalui departemen agama memiliki dana cadangan dari dana awal jemaah haji sangat banyak. Hendaknya dana cadangan itu bisa dialokasikan menyewa pemondokan dalam jangka panjang.
Menurut dia, ada sekitar 27 item komponen BPIH yang belum efisien dan masih bisa diefisienkan.
"Komponen-komponen ini yang diusulkan Komisi VIII untuk diturunkan dan masih terus dalam pembahasan," katanya.
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Hanura Abdillah Fauzi mengatakan, komponen BPIH yang terbesar adalah biaya penerbangan haji.
Menurut dia, semula pemerintah mengusulkan biaya penerbangan jemaah haji sebesar 1.779 dolar Amerika Serikat (AS) tapi setelah dilakukan beberapa kali rapat konsultasi pemerintah sepakat menurunkan 59 dolar menjadi 1.720 dolar AS.
"Menteri Agama pernah mengatakan bahwa biaya tiket penerbangan jemaah haji bisa diturunkan hingga 150 dolar AS. DPR meminta pemerintah bisa merealisasikan pernyataan tersebut atau mencapai kesepakatan moderat," kata Fauzi.(*)
(T.R024/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
