Kementerian ESDM: Pemerintah jadikan listrik surya penopang bauran EBT

Pengembangan pembangkit EBT sampai tahun 2035 diharapkan akan ada tambahan sebesar 38 GW yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya mengingat harganya semakin kompetitif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia akan menjadikan listrik tenaga surya sebagai penopang bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui penambahan kapasitas pembangkit sebesar 38 GigaWatt (GW) hingga tahun 2035.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah memprioritaskan energi surya karena biaya investasi yang semakin rendah dari tahun ke tahun.

"Pengembangan pembangkit EBT sampai tahun 2035 diharapkan akan ada tambahan sebesar 38 GW yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya mengingat harganya semakin kompetitif," kata Ego Syarial.

Pemerintah menyiapkan berbagai strategi dalam pengembangan energi surya mulai dari pengembangan PLTS skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga menginisiasi konversi PLTU ke PLTS.

Selain itu pemerintah juga menginisiasi Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lumbung energi surya karena daerah ini memiliki rata-rata potensi pembangkitan sebesar 1,8 GW per tahun atau 25 persen di atas rata-rata nasional.

Adapun intensitas radiasi matahari rata-rata di Pulau Sumba tercatat sebesar 4,8 kWh per hari dengan ketersediaan luas lahan yang dapat memungkinkan pembangunan PLTS hingga 50 GW.

PLTS skala besar itu nanti akan ditransmisikan dari Pulau Sumba ke Pulau Jawa yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan pembangkit EBT yang dalam empat tahun terakhir hanya bertambah 500 MW.

Sekedar informasi, sepanjang tahun lalu angka kapasitas terpasang PLTS di Indonesia hanya sebesar 153,8 MW atau 0,07 persen dari total realisasi bauran EBT yang mencapai 10,5 GW atau 11,2 persen dari keseluruhan bauran energi nasional.

Bila melihat data itu, maka ada gap sebesar 9-10 GW yang harus segera dipenuhi pemerintah untuk mencapai target 23 persen bauran EBT pada tahun 2025.