KKP salurkan pinjaman Rp5,27 miliar untuk nelayan di Sulut

Penyaluran bantuan pinjaman modal berbunga sangat ringan ini merupakan program rutin KKP sejak beberapa tahun terakhir

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan pinjaman modal Rp5,27 miliar kepada nelayan dan pembudi daya di Provinsi Sulawesi Utara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb. Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan, pinjaman modal ini bertujuan untuk memacu tumbuhnya kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan di tengah masyarakat.

Hal tersebut, menurut Tb Haeru Rahayu, sekaligus pula menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin bertahan maupun mengembangkan usaha di tengah pandemi COVID-19.

"Penyaluran bantuan pinjaman modal berbunga sangat ringan ini merupakan program rutin KKP sejak beberapa tahun terakhir," ucapnya.

Ia memaparkan bahwa pada tahun 2020 lalu, total pinjaman yang disalurkan lebih dari Rp600 miliar untuk masyarakat kelautan dan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Ia mengapresiasi kinerja pengelola Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dalam melayani masyarakat nelayan maupun pelaku usaha yang berimbas pada peningkatan produksi perikanan tangkap setiap tahunnya.

"Realisasi nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,60 persen per tahun," katanya.

Nilai strategis PPS Bitung tersebut, masih menurut dia didukung oleh potensi sumber daya ikan yang melimpah dengan komoditas ikan bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, dan tongkol.

Sementara itu, Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Frits Lessnussa yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut menambahkan bahwa data tahun 2020 menunjukkan volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung sebesar 53.462.312 kg. "Dari volume itu, nilai produksinya sekitar Rp1,1 triliun," ujar Frits.

KKP di bawah nakhoda Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjadikan sub-sektor perikanan tangkap sebagai pendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Peningkatan PNBP ini bahkan menjadi salah satu dari tiga program terobosan KKP periode 2021-2024.

Untuk mendukung implementasi program terobosan tersebut, KKP saat ini melaksanakan proyek rintisan digitalisasi pelabuhan perikanan sebagai langkah awal.