DPR dukung semua kebijakan dapatkan vaksin

Jakarta (ANTARA) -

DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sebab pasokan vaksin sangat penting untuk bisa menekan kasus positif Covid-19.

"DPR tentu mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam mendapatkan vaksin sesuai regulasi yang ada," kata Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita, di Jakarta, Senin.

Baca juga: Total 10.045.575 orang telah jalani vaksinasi COVID-19

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tantangan dalam pengadaan vaksin setelah negara produsen membatasi penjualan vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo dalam KTT D-8 mengajak pemimpin negara lain menolak nasionalisme vaksin.

Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi. Estelita mengatakan, penegasan sikap presiden dalam forum dunia tersebut amat penting. "Komisi IX DPR sejalan dengan sikap presiden yang menolak nasionalisme vaksin," kata dia.

Baca juga: DKI Jakarta catat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 lansia terbanyak

Ia menilai ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan stok vaksin karena ada embargo dari negara produsen.

"Pertama, tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat," katanya.

Berikutnya, kata dia, pemerintah membuat penyesuaian penerima vaksin harus benar-benar tepat sasaran dan orang yang berisiko tinggi, seperti lanjut usia dan tenaga pendidik.

Baca juga: Ketua DPD minta pemerintah serius sikapi efek embargo vaksin COVID-19

"Kemudian, pemerintah sudah saatnya memberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya untuk pengembangan vaksin dalam negeri," kata dia.

Ia melihat pemerintah sudah berupaya memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19. Kemenlu dan Kemenkes katanya telah melakukan upaya diplomasi dalam pemenuhan kebutuhan stok vaksin.

"Dalam pemenuhan stok vaksin telah dilakukan upaya diplomasi oleh Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa membuka peluang kerja sama dengan perusahaan kandidat vaksin," ujar dia.

Baca juga: Bank Dunia alokasikan 2 miliar dolar untuk vaksin di negara berkembang

Menteri Kesehatan, Budi Sadikin, mengatakan pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk menjaga pasokan vaksin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jumat, 9 April. Seperti, negosiasi dengan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) dan juga AstraZeneca.

Pemerintah Indonesia meminta GAVI dan AstraZeneca memenuhi komitmen dalam penyediaan vaksin. Khusus terkait AstraZeneca, pemerintah sudah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di level bilateral.

Baca juga: Vaksin COVID Rusia Sputnik V akan diproduksi di Italia

Langkah lainnya adalah pemerintah mendorong pengadaan vaksin gotong-royong. Pengadaan untuk vaksin gotong-royong saat ini sudah mendapatkan komitmen dari Sputnik (Rusia), Cansino, dan Sinopharm.

Baca juga: Vaksin Sputnik V Rusia akan dijual setelah akhir 2021